Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha berharap pemerintah meningkatkan diplomasi dengan Amerika untuk memperpanjang fasilitas generalized system of preference (GSP).
"Kalau di zaman [pemerintahan Donald] Trump sekarang ini tidak ada lagi free trade, maka GSP ini menjadi sangat penting," kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman kepada Bisnis.com, Rabu (19/6/2018).
Dia berharap pemerintah benar-benar serius dalam menekan pihak Amerika untuk tetap melanjutkan fasilitas GSP Indonesia.
"Sehingga perindustrian dalam negeri bisa maju dan banyak tenaga kerja yang bisa dipekerjakan," jelasnya.
Disamping itu, dia juga berharap pemerintah dapat benar-benar cermat dalam menetukan produk mana saja yang mendapatkan fasilitas, sehingga tidak menjadi mubazir dikemudian hari.
"Jadi kecerdasan negosiator [diplomat Indonesia] kita menjadi semakin penting disini, harus keras jangan terima-terima saja," katanya.
Dipihak lain, Sektretaris Jendral Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengungkapkan, pihaknya masih belum terlalu banyak memanfaatkan fasilitas GSP yang ditawarkan.
Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak kementerian terkait mengenai fasilitas tersebut.
"Kami dari HIMKI sejauh ini belum memanfaatkan GSP, agar lebih optimal penerintah baik kemedag maupun kemenlu perlu lebih intensif me sosialisasikan program tersebut," katanya.
Padahal, katanya, pihaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan penetrasi pasar Amerika lebih jauh. "Saya kira apapun fasilitas dari negara maju harus bisa diambil dan dioptimalkan," imbuhnya.
Adapun, produk mebel Indonesia ke Amerika mencapai Rp800 juta, dan menjadikan Indonesia pengekspor mebel terbesar di Negeri Paman Sam.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Ali Soebroto mengatakan, dikarenakan ekspor peralatan elektronik menurun sejak beberapa tahun terakhir, sehingga perpanjangan fasilitas GSP tidak begitu berpengaruh.
"Ekspor barang jadi elektronika ke Amerika sudah tidak signifikan lagi, mungkin cuma Samsung masih ekspor set top box ke Amerika," katanya.
Sepanjang 2017, jumlah produksi ponsel dalam negeri tercatat sebanyak 60,5 juta unit dengan impor sebesar 11,4 juta unit.
Sebagai informasi, GSP adalah kebijakan pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang. Program ini telah berlangsung sejak 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 dan kembali diberlakukan pada Juni 2015.
Saat ini, pemberlakuan insentif GSP untuk Indonesia masih ditinjau ulang oleh Pemerintah AS. Pasalnya, United States Trade Representative (USTR) khawatir RI tidak mematuhi kriteria program tersebut terkait akses pasar.
Pekan ini, peninjauan ulang GSP untuk RI tersebut akan memasuki tahapan dengar pendapat (hearing) di Washington DC.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
