Penertiban Lahan Proyek KA Rel Ganda Bogor-Sukabumi Kelar Akhir 2018

Kementerian Perhubungan menargetkan penertiban lahan untuk proyek jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi bisa tuntas akhir 2018 ini.
Wisnu Wage Pamungkas | 07 Juni 2018 16:17 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, BANDUNG—Kementerian Perhubungan menargetkan penertiban lahan untuk proyek jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi bisa tuntas akhir 2018 ini.

Kepala Balai Pengembangan Teknik Kereta Api wilayah Barat Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Amirullah mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mempersiapkan rencana penertiban lahan sepanjang 7,5 kilometer pertama proyek tersebut. “Kita fokus sampai akhir 2018 ini [jalur] Cigombong-Cicurug,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (6/6/2018) petang.

Pihaknya menargetkan proyek 7,5 kilometer pertama ini bisa tuntas pada tahun ini. Namun kondisi di lapangan membuat pihaknya tidak bisa bergerak cepat. Di lanskap sepanjang 7,5 kilometer dari total rel Bogor-Sukabumi 57 kilometer, lahan milik PT KAI sudah berubah fungsi. “Sekarang ada 539 kepala keluarga yang menempati lahan, kalau clear semua [lahan] 6 bulan sebenarnya sudah bisa selesai,” tuturnya.

Menurutnya proses penertiban menjadi pekerjaan tersulit, mengingat bangunan ilegal yang berdiri rata-rata sudah permanen. Bahkan warga sudah tinggal cukup lama di lokasi yang menyebabkan proses penertiban harus hati-hati karena memiliki dampak sosial.

“Ada mekanisme Perpres 56 soal pembayaran [ganti rugi] kami minta masyarakat sadar, karena ini masuk proyek strategis nasional,” ujarnya.

Dia memastikan jika Bogor-Sukabumi sudah terlayani jalur ganda maka frekuensi keberangkatan kereta dari dua wilayah padat ini bisa makin tinggi. Satu keberangkatan kereta dengan adanya jalur ganda bisa membawa 12 gerbong sekaligus. “Lalu lintas Sukabumi-Bogor kita tahu sangat padat, masyarakat bisa beralih ke kereta api,”paparnya.

Di tempat yang sama, Sekda Jabar Iwa Karniwa memastikan penanganan dampak sosial pembangunan rel ganda Bogor-Sukabumi dilakukan dengan berbagai tahapan lewat kerja tim terpadu yang dibentuk Pusat, Pemprov hingga Kabupaten/Kota yang melibatkan TNI/Polri.

Dari kesepakatan para pihak pembentukan tim terpadu dampak sosial pembangunan ini terbagi dalam dua gugus tugas. Tim pertama khusus soal bidang pendataan verifikasi dan validasi tanah-tanah PT KAI yang dikuasai warga dan aset milik PT KAI. “Tim kedua terkait pengamanan dan penegakan hukum,” katanya.

Dalam rapat terbaru, pihaknya memutuskan agar bidang pertama segera melakukan pendataan dan verifikasi serta validasi tanah KAI yang saat ini dikuasai masyarakat. Bidang ini juga diperintahkan untuk mendata masyarakat dan memvalidasinya terutama yang menguasai lahan. “Dokumen-dokumen lahan akan disiapkan oleh PT KAI,” tuturnya.

Dari hasil kerja ini, nantinya akan ada tim penilai independen sebagai pihak yang menaksir berapa uang kerohiman atau santunan yang layak diberikan pada masyarakat yang saat ini menduduki lahan-lahan milik PT KAI. “Nanti rapat akan memutuskan berapa besaran dan daftar masyarakat yang akan mendapat uang kerohiman,” ujarnya.

Proses ini menurutnya penting dilalui mengingat proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi masuk dalam proyek prioritas Pemerintah Pusat. “Saya minta ke rekan-rekan juga masyarakat terkait proyek ini. Jangan ada spekulan, jangan ada provokator yang mengail di air keruh. Memprovokasi masyarakat yang sudah bersedia ditertibkan,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, jalur ganda KA yang menelan biaya APBN sebesar Rp 2,45 triliun ini nantinya akan mampu mengangkut penumpang sebanyak 11 ribu orang per hari dari sebelumnya yang hanya 3 ribu orang di jalur tunggal.

Dalam pembangunannya Presiden Jokowi meminta agar menggunakan pola padat karya, yaitu memperbanyak sumber daya manusia dan mengurangi alat berat yang tidak dibutuhkan. Jokowi sendiri akan meninjau progres pembangunnya setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kereta api

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top