Bertemu Wapres JK, Gapensi Curhat Porsi Kontrak Infrastruktur Swasta

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya. Dalam kesempatan itu, asosiasi kontraktor tersebut mengeluhkan porsi kontrak infrastruktur bagi swasta masih minim
Lingga Sukatma Wiangga | 28 Mei 2018 12:54 WIB
Pembangunan jalan tol. - .JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA— Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya. Dalam kesempatan itu, asosiasi kontraktor tersebut mengeluhkan porsi kontrak infrastruktur bagi swasta masih minim.

Padahal, kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman N. Karumpa, saat ini proyek infrastruktur pemerintah sangat besar.

“Sekitar 147.000 anggota Gapensi saat ini masih menanti nawacita pembangunan infrastruktur. Masih banyak yang belum kebagian, apalagi mau Lebaran,” katanya, Senin (28/5).

Oleh karena itu, Rukman meminta supaya BUMN karya yang diberi amanah pemerintah dalam rangka melaksanakan pekerjaan infrastruktur dapat bersinergi dengan pengusaha yang ada di daerah.

Di sisi lain dia pun berharap janji Presiden Joko Widodo terkait batasan nilai proyek dari Rp50 miliar untuk kontraktor kelas menengah akan dinaikan menjadi Rp100 miliar supaya diimplementasikan.

“Batasan Rp100 miliar ini disampaikan Bapak Presiden saat Rapimnas Kadin. Dan insyaallah Pak Wapres akan menyampaikan lagi kepada Pak Menteri PU supaya mengimplenetasikan nilai tersebut supaya memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta yang ada daerah,” ujarnya.

Hal itu, kata dia, akan menciptakan sinergi tidak hanya antara BUMN dengan anak usahanya tapi juga dengan kontraktor swasta. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional Ruslan Rifai mengatakan sebenarnya pihak swasta lebih handal mencari proyek.

Namun Rukman mengeluhkan pihak swasta tidak diberi banyak kesempatan untuk ikut dalam proyek-proyek yang ada,

“BUMN banyak dapat kerjaan karena polanya investasi. Pemerintah cuma masukin 30% sisanya diminta kepada BUMN mencari utang ke perbankan. Itu bedanya kenapa swasta tidak dapat. Kalau swasta diberikan kesempatan, swasta lebih jago cari duit. Sayangnya tidak diberi kesempatan,” keluhnya.

Rukman mengamini Ruslan. Menurutnya hampir sebagian pembiayaan dari infrastruktur ada penugasan pemerintah kepada BUMN. Sehingga perusahaan pelat merah meminta suntikan dana ke bank.

“Bank ini harus kita bayar bunga segala macam. Maka pekerjaannya dia selektif akan diberikan kepada pengusaha lokal dengan harga seminim-minimnya supaya dapat keuntungan bisa bayar bank. tapi kalau penugasan itu diberikan juga kepada swasta nasional ya kita juga bisa berkompetisi,” imbuhnya.

Tag : proyek infrastruktur
Editor : Linda Teti Silitonga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top