Insentif Biodiesel Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menganggarkan dana pembiayaan atau insentif biodiesel senilai Rp9,8 triliun tahun ini.
Denis Riantiza Meilanova | 25 Mei 2018 17:52 WIB
Ilustrasi biodiesel - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menganggarkan dana pembiayaan atau insentif biodiesel senilai Rp9,8 triliun tahun ini.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai penyaluran volume biodiesel yang ditargetkan mencapai 3,22 juta kilo liter.  

Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Edi Wibowo mengatakan pemberian insentif biodiesel tahun ini akan diperluas untuk sektor non-PSO, yakni sektor industri tambang.  Pertengahan tahun ini pemerintah berencana memperluas mandatory penggunaan campuran biodiesel 15% (B15) ke sektor tambang.

Meski terdapat penambahan insentif ke sektor tambang, Edi mengklaim anggaran Rp9,8 triliun masih dapat memenuhi kebutuhan insentif biodiesel.

“Cukup karena hitung-hitungan kami kemarin masih pakai harga crude sekitar US$60-US$65.  Misal nanti US$70-US$80 selisihnya agak turun, insentif akan turun, sehingga kami asumsi 3,22 juta KL bisa sangat cukup,” ujar Edi di Kantor BPDPKS hari ini Jumat (25/5/2018).

Ada pun dari volume biodisel 3,22 juta kilo liter, sebesar 3 juta kilo liter akan dialokasikan untuk sektor public service obligation (PSO) dan pembangkit listrik PLN. Sedangkan sebanyak 20 ribu kilo liter akan dialokasikan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan sisanya 200 ribu kilo liter dialokasikan ke sektor non-PSO.

Untuk periode Januari-April 2018, BPDPKS telah merealisasikan pembayaran insentif biodiesel senilai Rp3,24 triliun dengan volume sebesar 0,97 juta kilo liter yang dialokasikan untuk sektor PSO dan pembangkit listrik.

Edi berujar pembiayaan untuk penyediaan biodiesel ini merupakan insentif dan bukan merupakan subsidi.  Sumber dananya bukan berasal dari APBN, melainkan dipungut dari perusahaan yang melakukan ekspor komoditas kelapa sawit.

Adanya skema insentif ini, penghematan APBN untuk implementasi kebijakan mandatori biodiesel dari 2015-2017 mencapai Rp21 triliun.  Selain itu, juga terdapat penghematan devisa negara hingga Rp14,83 triliun per tahun karena tidak perlu impor bahan bakar jenis Solar sekitar 3 juta kilo liter.

Insentif biodiesel merupakan pendanaan yang diberikan untuk menutup selisih kurang antara Harga Indeks Pasar Minyak Solar dengan Harga Indeks Pasar Biodiesel.

Edi menuturkan bila harga minyak mencapai US$90 per barel dan harga Crude Palm Oil (CPO)  berkisar US$650-US$700 per ton maka insentif bisa tidak diperlukan lagi.

“Kalau harga CPO turun, crude naik otomatis selisih nggak ada lagi,” kata Edi.

Tag : biodiesel
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top