Negara Asia Pasifik Perlu Kombinasi Pemerintah-Swasta

International Business Machines Corporations menilai banyak negara di Asia Pasifik masih berkutat untuk menyusun regulasi tentang porsi kewenangan mengelola big data.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 24 Mei 2018 01:42 WIB
Ilustrasi big data - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – International Business Machines Corporations menilai banyak negara di Asia Pasifik masih berkutat untuk menyusun regulasi tentang porsi kewenangan mengelola big data.

Stephen Braim, Vice President Government & Regulatory Affairs Asia Pacific, China, Japan, and Global Market Support di IBM mengatakan era digital dengan banyak terobosan ini memang menciptakan dan menambahkan nilai baru dalam bisnis.

Meskipun begitu, Stephen menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan swasta untuk mengelola data tersebut.

Dia yakin pemerintah tidak bisa berdiri sendiri mengelola data tanpa bantuan swasta. Sebaliknya, peran pemerintah seharusnya bertolak pada regulasi yang menjaga privasi data konsumen agar tidak disalahgunakan.

“Seperti di Indonesia misalnya, pemerintah di Indonesia sudah responsif pada tantangan ini. Ini terlihat dari upaya pemerintah untuk mengelola keseimbangan porsi antara swasta dengan pemerintah guna menjaga keamanan,” jelas Stephen dikutip Bisnis pada Rabu (23/5/2018).

Dia menilai saat ini seluruh pemerintahan di negara-negara Asia Pasifik masih mengalami dilema yang sama seperti di Indonesia yakni menyeimbangkan porsi. Namun, satu yang penting tentunya adalah komitmen stakeholders dalam hal ini pelaku usaha untuk mau menanamkan investasi lebih dalam manajemen data dan menjaga data alias data privacy.

Sebelumnya, salah satu negara di Asia Pasifik. Singapura, menyatakan siap menjalankan perjanjian lintas negara Asia Tenggara untuk mengimplementasikan smart cities dan e-commerce dengan jaminan keamanan data warga negara atau konsumen.

Menteri Luar Negeri Singapura Bidang Inisiatif Smart Nations, Vivian Balakhrishnan, mengatakan negaranya sudah menyatakan persetujuannya tentang implementasi smart cities dan e-commerce di Asia Tenggara.

Adapun sejumlah poin kerjasama itu adalah kemudahan perizinan untuk perdagangan lintas negara, efisiensi rantai pasokan lintas negara dalam pasar Asia Tenggara. Namun, yang menjadi fokus utama pemerintahnya adalah cybercriminal yang memungkinkan terjadinya peretasan data.

"Manusia telah melalui revolusi industri, dengan menggantikan tenaga kerja manusia atau hewan dengan mesin. Hal itu sudah mengubah segalanya, termasuk saat ini kita mulai melakukan komputerisasi. Kita hidup dalam konektivitas yang mengubah segalanya dengan menghubungan satu dan lainnya sepanjang waktu," jelas Vivian pada pidato pembukaan Think Asean 2018 di Resort World Sentosa Island.

Menurut Vivian, era digital saat ini adalah era penggunaan data untuk mengoptimalisasi kinerja bisnis dan industri. Dia beralasan dengan kemampuan mengakses dan memiliki data, sistem komputer secara otomatis akan mengerjakan perintah manusia.

Tag : big data
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top