Bisnis.com, JAKARTA — Terkait dengan rencana penyediaan kembali BBM jenis Premium di Jawa, Madura, Bali (Jamali), Kementerian Keuangan diberitakan sedang menunggu hasil revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran BBM untuk menghitung alokasi anggarannya.
Menoleh kebelakang, pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang sangat berani ketika menghapus subsidi BBM saat harga BBM dunia justru turun tajam. Subsidi hanya tersisa untuk BBM jenis Biosolar dalam nominal tetap.
Penghematan subsidi besar puluhan tahun bak membakar uang akan dapat dialokasikan untuk keperluan pembangunan. Bahkan pada 2015 dikatakan bahwa ruang fiskal yang terbentuk dari penghapusan subsidi BBM mencapai Rp275 triliun!
Proses penyapihan BBM Premium dan keberlanjutan subsidi terbatas memberikan waktu kepada masyarakat untuk menyesuaikan kemampuan dan bagi Pertamina untuk mempercepat kesiapan bersaing. Harga BBM yang tinggi diharapkan akan mendorong masyarakat beralih ke sarana transportasi publik.
Bahwa Pertamina telah berhasil berbenah dari aspek penampakan, layanan konsumen dan kualitas BBM yang disediakan, hal ini mungkin tidak akan terjadi tanpa tekanan persaingan. BBM jenis Pertalite adalah terobosan yang terpuji sebagai produk antara sebelum benar-benar siap dengan produk yang memenuhi standar internasional.
Kewajiban bagi SPBU Pertamina untuk menyediakan jalur khusus bebas antrian bagi pelanggan Pertamax berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat BBM berkualitas tinggi. Terbukti dengan besarnya pengguna sepeda motor yang telah beralih ke Pertamax.
Namun, keunggulan Pertalite terhadap pesaing kini hilang sejak Shell dan Total telah ikut menjual BBM dengan RON 90 tanpa menanggung beban edukasi masyarakat seperti yang dilakukan Pertamina.
Selama ini di wilayah Jamali, penyediaan Premium tidak bersifat wajib. Aturan yang mewajibkan semua SPBU di Jamali menyediakan Premium merupakan kemunduran besar. Apalagi jika akan disubsidi. Kondisi langit Jakarta pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor menunjukan korelasi langsung dampak BBM pada tingkat polusi.
Polusi dari Premium yang mengandung RON 88 di Jamali yang padat akan mengganggu kesehatan masyarakat dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah.
Di luar dampak bagi Pertamina yang harus memanggul beban yang tidak dialami pesaing, kembalinya Premium di Jamali akan menimbulkan paling tidak empat hal. Pertama, polusi udara yang meningkat akan megganggu kesehatan rakyat. Kedua, bagi pemilik kendaraan yang 50% diantaranya telah beralih ke Pertalite yang akan kembali ke BBM kualitas rendah akan menanggung beban ekonomi dari daya mesin yang berkurang, percepatan keausan mesin kendaraan, meningkatkannya biaya perawatan, dan berkurangnya usia kendaraan.
Ketiga, BBM murah tidak mendorong sasaran pemerintah agar masyarakat beralih ke transportasi publik. Keempat, ancaman beban berat bagi pengusaha SPBU milik swasta. Mereka adalah ujung tombak yang menentukan baik buruknya Pertamina di mata masyarakat.
Pemerintah mencanangkan kepada masyarakat tentang pentingnya beralih ke BBM ramah lingkungan. Kampanye peningkatan kualitas udara dengan BBM standar Euro 4 di Jakarta, Palembang, dan Bali menjelang Asian Games 2018 dapat menimbulkan tanda tanya tentang apa maunya pemerintah.
Jika serius menerapkan standar Euro 4, mungkin hanya kilang Balongan yang siap memproduksinya. Lalu, apakah kilang-kilang lainnya akan tidur dan jenis BBM lain akan dihilangkan? Jika pengusaha SPBU wajib menjual kembali produk RON 88 di Jamali, tidak semua SPBU memiliki dana atau sisa lahan, perlu waktu dan tidak dapat selesai sebelum Lebaran ini.
Adalah kemunduran besar jika produk Pertalite harus disisihkan agar Premium tersedia. Apalagi ketika Shell dan Total mulai ikut menjual produk RON 90 yang dirintis Pertamina. Bila lahan tersedia, pengusaha harus mengeluarkan investasi besar untuk menyediakan bangunan tambahan, mesin dispenser, tangki pendam dan infrastruktur lainnya tanpa tambahan volume, karena akan terjadi kanibalisme atas volume penjualan Pertalite.
Akan lebih parah jika dalam waktu singkat terjadi perubahan lagi dan tanpa jaminan iklim investasi. Dengan segala dampaknya, memperluas wilayah subsidi produk Premium ke Jamali akan memberi label buruk bahwa pemerintah tidak konsisten dan tidak memiliki visi serta perencanaan yang baik sejak awal atau Pertamina tidak menjalankan tugas dengan baik.
Harga BBM yang tinggi akan memaksa rakyat memilih sarana tranportasi umum, sehingga lebih pantas alat angkut publik yang diperbanyak dan diperbesar subsidinya, termasuk sebagai alokasi cadangan dana Public Service Obligation .
Jika Premium dipaksakan tersedia kembali, jangan bersifat wajib bagi pengusaha SPBU dan jika tujuannya untuk meringankan beban usaha dan masyarakat, sebaiknya hanya dijual pada jalur khusus untuk angkutan umum (pelat kuning), angkutan pedesaan, keperluan pertanian dan nelayan dan sepeda motor agar mudah diawasi.
Strategi Lain
Cara yang lebih efisien, Pertamina menyediakan Premium dalam kemasan sehingga pengusaha SPBU tak perlu investasi tambahan yang mengandung risiko tinggi. Bahkan daripada subsidi diberikan kembali untuk produk yang merusak kesehatan, akan lebih pantas diberikan bagi angkutan komersial sebab akan menurunkan harga pokok, sehingga menurunkan harga jual barang dan mengurangi tekanan inflasi!
Pertamina juga perlu menata kembali distribusi Premium di luar Jamali sesuai tingkat daya beli masyarakat. Misalnya, apakah tepat di desa-desa tertentu di pedalaman Sumatera, SPBU Pertamina tidak lagi menyediakan produk Premium? Apakah ini bukan akibat mengejar keuntungan komersial semata dengan membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain? Apakah mungkin jumlah target penyaluran Premium yang ditugaskan pemerintah akan dapat terpenuhi jika distribusi di luar Jamali di tata kembali?
Sebagai negara net importer BBM adalah penting untuk menemukan terobosan dan melaksanakannya secara konsisten. Misalnya, sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, apakah penggunaan volume komponen CPO dalam Biosolar telah mencapai target 20%? Selain akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit, hal itu secara jangka panjang akan meningkatkan kemandirian energi nasional.
Sekiranya harus disubsidi, komponen Biosolar yang berasal hasil tanaman dalam negeri dan dikonsumsi angkutan komersial, lebih pantas disubsidi daripada produk impor. Selain itu, promosi menggugah masyarakat tentang pentingnya beralih ke BBM berkualitas agar terus dilanjutkan.
Kuncinya adalah konsistensi dan untuk jangka panjang, pembuatan kebijakan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara sasaran pemerintah akan BBM murah, program langit biru, kesehatan rakyat, iklim investasi yang sehat dan setoran dividen besar dari Pertamina yang kuat.
Keselarasan visi pemerintah dengan direksi Pertamina dan kebijakan yang berlandaskan pemahaman atas masalah yang dihadapi akan membuahkan hasil yang baik dan tahan terhadap tuduhan adanya motif-motif lain.
*) Artikel dimuat di koran Bisnis Indonesia edisi Selasa 23 Mei 2018
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
