Jokowi Harapkan Startup Lokal Kuasai Pasar

Presiden Joko Widodo menginginkan start up lokal semakin kreatif supaya dapat menguasai pasar domestik.
Amanda Kusumawardhani | 23 Mei 2018 23:33 WIB
Ilustrasi - StartYourbusinessMag.com

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginginkan startup lokal semakin kreatif supaya dapat menguasai pasar domestik.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, menurut Kepala Negara, banyak startup manca negara yang melirik Indonesia sebagai pasar yang signifikan bagi penyebaran produknya.

"Semuanya harus cepat, kita siapkan sehingga dunia berubah, kondisi kita sangat siap. Apakah ini ancaman, bisa iya bisa tidak. Kalau kita siap, bukan ancaman. Tetapi kalau tidak siap, bisa jadi ancaman," ungkapnya di Jakarta pada Rabu (23/5/2018).

Presiden menyatakan Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, sudah merumuskan roadmap sektor usaha digital untuk mendorong terciptanya ekosistem digital di Indonesia.

Jokowi menjelaskan pemain-pemain lokal di sektor teknologi juga tidak kalah dengan pemain dari mancanegara antara lain Gojek Indonesia, Bukalapak, Tokopedia, dan Hijup. Untuk itu, dia berharap para pelaku usaha lokal harus kreatif sehingga mampu menguasai pasar lokal.

Jokowi mencontohkan keberadaan dompet digital yang sedang menjamur seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai sebuah peluang usaha.

"Alipay [contohnya] ini yang mestinya platform kita sendiri harus kuasai domestik. Anak-anak muda harus segera menyesuaikan. Buat platform baru antisipasi munculnya e-money," lanjutnya.

Sayangnya, terkait dengan dompet digital ini, Jokowi mengakui bahwa belum ada legalitas bagi dompet digital dengan nilai di atas Rp1 miliar.

Hal itu mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 16/11/DKSP pada 22 Juli 2014 bahwa bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan uang elektronik dengan jumlah dana mengendap Rp1 miliar ke atas wajib memiliki izin sebagai penerbit uang elektronik dari BI.

Akibatnya, beberapa dompet digital milik beberapa startup misalnya Bukalapak, Shopee, PayTren harus dibekukan karena masih menunggu kejelasan izin dari BI.


Tag : start up
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top