DPR: Impor Boleh Selama Petani Makmur

Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) berpendapat importasi beras bukan sebuah kebijakan yang haram dilakukan selama memperhatikan beberapa aspek seperti kesejahteraan petani dan produksi dalam negeri.
Pandu Gumilar | 21 Mei 2018 16:56 WIB
/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) berpendapat importasi beras bukan sebuah kebijakan yang haram dilakukan selama memperhatikan beberapa aspek seperti kesejahteraan petani dan produksi dalam negeri.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan untuk bisa menyelesaikan polemik keperluan impor dan target swasembada yaitu kecocokan data antara lembaga yang terkait.” Saya tidak mengerti mengapa hari-hari ini soal data gabah, data beras itu saling tidak ada kecocokan. Satu sama lain saling merasa inilah data yang benar,” katanya, Senin (21/5/2018).

Menurutnya ada beberapa langkah untuk mengakhiri polemik importasi beras. Pertama, pemerintah perlu memiliki data pangan yang valid dan jadi dasar pengambilan keputusan, termasuk kebijakan impor. Bambang mengatakan, Indonesia belum punya data pangan yang valid dan bisa menjadi rujukan bagi pengambil keputusan. Di lain sisi, sering terjadi perbedaan data antara lembaga pemerintah.

Kedua, kebijakan impor terpaksa dilakukan asal memenuhi dua aspek, pertama produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan. Adanya kenaikan harga karena stok berkurang. “Dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak melarang impor jika memenuhi syarat dan kepentingan nasional tadi,” katanya.

Ketiga, kebijakan impor harus dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan spekulasi yang membuat pihak tertentu bisa mengambil keuntungan. Bahkan Bambang menekankan perlu audit khusus untuk impor pangan.

Keempat, kebijakan impor jangan mengancam kesejahteraan petani, karena jika impor saat panen akan mengancurkan harga di tingkat petani.

“Impor dalam jumlah besar masuk tapi tidak menurunkan harga. Ini pertanyaan besar. Dalam logika, manakala impor masuk itu pasti akan menekan harga. [Selain itu] jangan harga murah saja yang didahulukan, tapi produksi petani juga harus didahulukan. Kalau produksi petani turun, maka dia akan bangkrut,” katanya.

Dengan sistem yang merugikan petani, di lain sisi dapat membahayakan program swasembada karena petani otomatis enggan melanjutkan produksi.

Tag : impor beras
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top