Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta menekan biaya logistik yang terlalu tinggi di antaranya dengan membangun konektivitas industri, selain memberangus pungutan liar dan membangun infrastruktur.
"Pungli masih banyak seperti dikeluhkan sopir truk. Kemudian dampak infrastruktur ternyata hanya menurunkan biaya logistik 2,5%," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira pada Rabu (16/5/2018).
Dia menjelaskan meski pemerintah gencar membangun infrastruktur, yang perlu difokuskan adalah membangun konektivitas industri.
Ini bisa dilihat dengan masifnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta ringan yang tidak berkaitan dengan logistik barang.
Bhima juga memandang masalah birokrasi masih tetap perlu dibenahi. Dia melihat masalah waktu masuk barang impor ke pelabuhan masih berbelit-belit. Terakhir perlu ada evaluasi tim Saber Pungli. "Kalau sudah ada Satgas, kenapa pungli masih banyak?"
Berdasarkan catatan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), biaya logistik Indonesia pada 2014 sebesar 25,7% dari produksi atau nilai barang. Tahun ini diprediksi turun menjadi 22,1% dan tahun depan ke angka 21%.
Sementara, dibandingkan dengan negara Asean lainnya, Indonesia masih jauh tertinggal. Pada 2014 biaya logistik Thailand 13,2%, Myanmar 13%, Singapura 8,1%, dan Vietnam 25%.
Meski Vietnam hampir sama dengan Indonesia, nilai ekspor mereka meningkat dua kali lipat pada tahun yang sama dan diprediksi tahun ini berada di bawah 15%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
