Bisnis.com, JAKARTA - Pingin punya hunian di China? Jangan berharap untuk membeli properti di Hainan kalau bukan penduduk lokal provinsi itu.
Beijing memberlakukan pembatasan pembelian properti di Provinsi Hainan, China, seminggu setelah mengumumkan rencana zona perdagangan bebas untuk Pulau Hainan yang juga dikenal sebagai "Hawaii di China".
Mengutip South China Morning Post, untuk menciptakan zona tanpa spekulasi investor, pemerintah provinsi telah menetapkan bahwa penduduk non-lokal tidak diperbolehkan membeli rumah di Hainan kecuali dapat memberikan bukti resmi telah membayar dana jaminan sosial lokal untuk 24 bulan.
Di kota Provinsi Hainan, seperti Haikou, Sanya dan Qionghai, penduduk non-lokal harus membuktikan bahwa mereka telah membayar jaminan sosial untuk 60 bulan. Bahkan, di wilayah pegunungan tengah, pembeli non-lokal dilarang sama sekali untuk membeli hunian.
“Pembatasan pembelian rumah di seluruh wilayah provinsi belum ada sebelumnya. Semua larangan sebelumnya diterapkan ke kota-kota. Ini menggarisbawahi keseriusan pesan pemerintah bahwa segala bentuk spekulasi tidak diperbolehkan, ” ujar Yan Yuejin, analis R & D Institute E-house China.
Pembatasan pembelian tersebut untuk memperbarui aturan per 31 Maret 2018 yang memungkinkan penduduk non-lokal untuk membeli satu apartemen. Aturan baru tersebut juga menetapkan bahwa penduduk non lokal tidak dapat meminjam lebih dari 30% dari nilai properti ke bank dan tidak dapat menjual kembali rumah yang dibeli dalam waktu lima tahun.
Baca Juga
Pembatasan properti Provinsi Hainan mirip dengan pembatasan yang diterapkan di Xiongan, proyek wilayah baru yang diumumkan oleh Presiden Xi Jinping pada 2017,
Proyek Xiongan disebut oleh banyak analis proyek yang menggarisbawahi keengganan pimpinan terhadap kegiatan spekulatif investor.
Sementara itu, rencana induk untuk Xiongan, melarang pembangunan properti secara masif.
Penjualan dan pengembangan lahan Hainan akan ditahan menunggu rencana induk dari pemerintah pusat. Pengembang yang telah menandatangani kontrak dengan pemerintah setempat harus mengabaikan semua haknya untuk memberi jalan bagi rencana pemerintah pusat.
Elly Chen, analis properti Nomura, mengatakan pembatasan yang ketat diharapkan dapat menghindari kejadian “property booming” seperti yang terjadi pada 1990.
Kejadian tersebut meninggalkan Hainan dibebani dengan banyak proyek perumahan yang belum selesai dan utang yang macet hingga saat ini.
“Dalam jangka panjang, zona perdagangan bebas merupakan hal yang positif untuk nilai properti provinsi, tetapi pada akhirnya nilainya tergantung pada seberapa sukses zona itu terealisasi, ” ujar Chen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
