Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha berharap lobi pemerintah berhasil membuat Uni Eropa membebaskan bea masuk produk perikanan ke Uni Eropa untuk mendongkrak daya saing.
Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Hendra Sugandhi mengatakan tarif impor tuna Benua Biru dari Indonesia sudah berlaku selama lebih dari 10 tahun sehingga bukan lagi faktor penentu fluktuasi ekspor Indonesia.
"Naik-turun ekspor tuna Indonesia bukan [karena] faktor import duty walaupun kita harus tetap memperjuangkan agar bebas bea masuk sebagaimana ACP [African, Carribean, and Pacific] countries agar bisa lebih kompetitif," katanya saat dihubungi, Minggu (22/4/2018).
Menurut Hendra, pasokan bahan baku yang memenuhi standard UE menjadi faktor yang paling signifikan memengaruhi ekspor ke Zona Euro. Pasalnya, tidak semua kapal pemasok bahan baku memenuhi persyaratan UE, yakni harus teregistrasi dan memenuhi persyaratan higienis UE.
"Ini permasalahan yang mendesak untuk dibenahi," tuturnya.
Harga tuna juga menjadi faktor penting. Hendra mengatakan UE hanya menerima produk tuna beku natural nontreated. Berbeda dengan Amerika Serikat yang masih menerima CO (carbon monoxide) treated tuna dengan harga lebih tinggi.
Impor produk tuna, tongkol, cakalang (TTC) UE dari Indonesia dikenai tarif mulai dari 8,5% hingga 20,6%, bersaing dengan Kamboja, Korsel, Laos, Myanmar, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina, yang rata-rata dikenai 0%.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengatakan pembebasan tarif impor merupakan faktor penting karena tarif impor Vietnam ke UE, pesaing utama udang Indonesia di pasar ekspor, segera 0% sejalan dengan ratifikasi EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA).
Saat ini, impor udang UE dan Indonesia dan Vietnam sama-sama dikutip bea masuk 5,8%-7%.
Menurut Budhi, AP5I dua tahunan yang lalu sudah meminta kepada pemerintah agar memasukkan penurunan tarif impor produk perikanan ke dalam innitial offer perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan UE (Indonesia-EU CEPA).
"Mudah-mudahan bisa segera terlaksana penurunan tarif impor produk perikanan dari Indonesia ke UE," kata Budhi.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo pekan lalu mengatakan pemerintah untuk kesekian kalinya akan melobi Komisi Eropa agar membebaskan bea masuk produk perikanan Indonesia.
Pemerintah berharap UE mempertimbangkan kebijakan Indonesia selama 3 tahun terakhir memerangi illegal fishing. Meskipun Indonesia bukan bagian kelompok negara kurang berkembang atau least development countries (LDC’s), menurut Nilanto, pembebasan bea masuk dimungkinkan dalam skema 'trade sustainable development'.
"Kami akan melakukan pendekatan langsung, menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka memperbaiki tata kelola perikanan nasional sesuai dengan kaidah yang berlaku secara global," kata Nilanto.
Lobi, lanjut Nilanto, akan disampaikan di sela-sela Seafood Global Expo di Brussels, Belgia, 24-26 April. Pemerintah akan bertemu dengan Ditjen Perdagangan (DG Trade), Ditjen Kesehatan dan Keamanan Pangan (DG Sante), serta Ditjen Maritim dan Perikanan (DG Mare) Komisi Eropa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
