Bisnis.com, JAKARTA – Perwakilan demonstran ojek online bertemu dengan anggota DPR Komisi V menyampaikan keluh kesahnya karena merasa selalu dirugikan
Sekretaris Jenderal Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI) Krisna mengatakan selama ini aplikator tidak pernah melibatkan pengemudi secara proporsional.
“Yang membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika pihak gojek dan grab bebas menentukan tarif tanpa berkomunikasi dengan kami sebagai mitra,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/4/2018).
Bukan hanya itu, Grab dan Gojek sebagai aplikator, jelas Krisna, menentukan performa pengemudi secara sepihak yang memberikan dampak pada pengurangan bonus. Pengemudi juga diminta mengikuti peraturan yang ada, meski status mereka sebagai mitra.
Sebagai contoh, ada seorang pengemudi yang sudah meraup pendapatan mencapai Rp4 juta. Akan tetapi tanpa alasan yang jelas aplikator menghentikan status kemitraan dan uang yang didapat hangus.
Ada tiga tuntutan yang diminta pengemudi ojek online. Pertama, pengakuan legal eksistensi, peranan, dan fungsi ojek online sebagai bagian dari transportasi umum.
Baca Juga
Kedua, soal penerapan tarif standar dengan nilai wajar sekitar Rp3000-Rp4.000 perkm dengan metode subsidi dari perusahaan aplikasi agar tarif penumpang murah dan terjangkau.
Ketiga, meminta perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia yang mandiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
