Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengaku masih akan mengkaji rencana pemberian subsidi bunga untuk kredit pendidikan agar menjadi 0% dari yang saat ini masih pada kisaran 6%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebenarnya hal itu belum menjadi pembicaraan yang serius di pemerintahan karena saat ini masih akan fokus pada impementasi kegiatan vokasi untuk mendukung dunia usaha.
Namun, baginya dilihat dari kondisi pada umumnya kredit pendidikan dengan suku bunga 0% bukan hal yang mudah.
"Kita lihat saja sekali pun di Amerika Serikat NPL untuk kredit ini masih tinggi, jadi tidak bisa kalau tidak didesain dengan serius. Kita akan pelajari dulu biar tidak repot nantinya," katanya, akhir pekan lalu.
Untuk itu, Darmin meminta seluruh kalangan terkait lebih bersabar menanti hasil kajian dari kredit pendidikan 0%.
Direktur Penelitian Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, besar kecilnya risiko kredit pendidikan sebenarnya bergantung pada sejumlah faktor. Paling utama yakni memastikan para peminjam mendapatkan pekerjaan yang layak pada saat mereka lulus perguruan tinggi.
Untuk itu, adanya program kredit pendidikan semestinya dibarengi dengan evaluasi kurikulum pendidikan tinggi sehingga para lulusan perguruan tinggi benar-benar siap kerja setelah lulus dan memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.
"Kalau tingkat penerimaan para lulusan perguruan tinggi di dunia kerja meningkat otomatis NPL meningkat. Sebab, saat ini jumlah pengangguran lulusan kampus juga cenderung meningkat sesuai data BPS mencapai 5juta orang pada 2014," katanya.
Menurut Faisal dari sisi bunga memang idealnya 0% tanpa agunan, tetapi untuk meminimalkan risiko kredit, perlu ada sistem penjaminan yang tepat dari pemerintah, serta sistem seleksi dan monitoring yang memadai bagi para penerima kredit.
Dengan demikian, pemerintah perlu juga mengalokasikan anggaran untuk sistem penjaminan kredit pendidikan. Selama ini ada alokasi program beasiswa, lalu sekarang perlu ada diversifikasi alokasi.
Hal ini, selain untuk beasiswa juga sebagai sistem penjaminan, sehingga ada pembagian beban antara bank penyalur dengan pemerintah. Dengan demikian, cakupan penerima bantuan juga bisa lebih luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
