Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan alokasi biodiesel bersubsidi untuk periode Mei 2018 hingga Oktober 2018 sebesar 1,456 juta kilo liter (kl).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan alokasi tersebut hanya meningkat sedikit dibandingkan periode sebelumnya, November 2017-April 2018.
Pada periode November 2017-April 2018, alokasi volume biodiesel untuk Public Service Obligation (PSO) ditetapkan sebesar 1,407 juta kL.
"Tidak jauh beda dengan periode sebelumnya. Ada tambahan sedikit dari KAI," ujar Rida di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Rida berujar penambahan berasal dari penggunaan biodiesel 5% (B5) pada kereta api. Sementara menunggu hasil uji coba atau rail test penggunaan biodiesel 20% (B20) pada kereta api, kata Rida, Menteri ESDM Ignasius Jonan menginstruksikan agar kereta api menggunakan B5 terlebih dahulu.
Adapun dalam penetapan kuota biodiesel bersubsidi sebesar 1,456 juta kL, PT Pertamina (Persero) mendapat alokasi sebesar 1,426 juta kL dan PT AKR Corporindo sebesar 30.000 KL.
Pada periode kali ini jumlah penyuplai biodiesel berkurang. Sebelumnya, volume biodiesel diperoleh dari 20 produsen sementara pada periode kali ini terdapat 19 perusahaan.
Dari data Kementerian ESDM, berikut alokasi pengadaan biodiesel oleh badan usaha ke Pertamina. Perusahaan tersebut yaitu PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasan PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas, PT Darmex Biofuels, PT Energi Baharu Lestari, dan PT Bayas Biofuels 108.079 KL.
Kemudian ada PT Tunas Baru Lampung, PT LDC Indonesia, PT SMART, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara, PT Sukajadi Sawit Mekar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
