Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan perluasan penggunaan campuran biodiesel ke sektor non PSO (public service obligation), yakni sektor pertambangan, dapat diterapkan pada pertengahan tahun ini.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan dengan adanya perluasan ke sektor pertambangan, konsumsi biodiesel tahun ini ditargetkan dapat naik menjadi 3,5 juta kiloliter (kl) dari realisasi tahun lalu yang mencapai 2,68 juta kl.
"Dengan ekspansi diharapkan ada tambahan 400.000-600.000 kl per tahun anggaran. Angka ini diharapkan bisa terlaksana selama 2018 untuk periode 6 bulan," kata Rida di Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Nantinya, sektor pertambangan akan diwajibkan menggunakan campuran biodiesel dengan Solar sebesar 15% (B15). Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan asosiasi pertambangan terkait penerapan ini.
Pemerintah juga menjanjikan akan memberikan insentif kepada perusahaan untuk menutup biaya tambahan yang dikeluarkan atas penggunaan B15. Perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya pembelian sebesar harga Solar.
"Itu [penggunaan B15, tidak akan menambah biaya operasi perusahaan. Saat ini, sudah bisa dijamin Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit [BPDP-KS]," katanya.
Ke depan, penerapan B15 secara bertahap akan terus ditingkatkan menjadi B20 atau B30. Penerapan juga tak menutup kemungkinan diperluas ke sektor lain.
Deputi Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Joko Widayanto mengatakan asosiasi sangat mendukung program penerapan B15.
"Kami sudah memahami dan kami akan mencoba mensosialisasikan selanjutnya. Mudah-mudahan program bisa berjalan dan mungkin kami akan hadapi berbagai masalah tapi akan kami anggap ini sebagai tantangan," kata Joko.
Joko mengungkapkan sejauh ini terdapat anggota IMA yang sudah menerapkan B10 dan tidak mengalami kendala. Pihaknya pun juga berkomitmen meningkatkan penggunaan hingga B20.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
