Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar GSP Baru AS: Indonesia Bersama India & Kazakhstan Masuk 'Radar Pemantauan'

Pemerintah Amerika Serikat (AS) diinformasikan sedang meninjau kelayakan India, Indonesia, dan Kazakhstan untuk program yang membebaskan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu (Generalized System of Preferences/GSP).
Kapal pemandu melintas di dekat terminal bongkar muat kontainer, di Pelabuhan Tanjung priok, Jakarta./JIBI-Endang Muchtar
Kapal pemandu melintas di dekat terminal bongkar muat kontainer, di Pelabuhan Tanjung priok, Jakarta./JIBI-Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) diinformasikan sedang meninjau kelayakan India, Indonesia, dan Kazakhstan untuk program yang membebaskan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu (Generalized System of Preferences/GSP).

Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) mengatakan tinjauan ini dilakukan atas dasar kekhawatiran bahwa India dan Indonesia tidak mematuhi aturan program GSP terhadap akses pasar, sementara Kazakshtan dikhawatirkan melanggar aturan GSP tentang hak-hak pekerja.

“Kami berharap India, Indonesia, dan Kazakhstan akan bekerja sama dengan kami untuk mengatasi kekhawatiran yang mengarah pada tinjauan baru ini,” ujar Wakil Perwakilan Perdagangan AS Jeffrey Gerrish, dikutip Reuters.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump telah bersikap keras terhadap praktik perdagangan, dengan komitmen memberlakukan tarif di negara-negara yang dinilai menerapkan praktik perdagangan secara tidak adil.

Tinjauan ini dilakukan saat Trump berencana mengenakan tarif senilai US$150 terhadap produk-produk China, demi mendesak perubahan dalam kebijakan industri China.

Pemerintah AS menuding perusahaan-perusahaan China mencuri rahasia perdagangan perusahaan-perusahaan AS serta memaksakan terwujudnya perusahaan patungan demi memperoleh teknologi mereka. China sendiri telah membantah tudingan ini.

Menurut data Biro Sensus AS, negeri Paman Sam mencatatkan defisit perdagangan barang senilai US$375 miliar dengan China pada 2017.

Pada periode yang sama, defisit perdagangan AS mencapai US$23 miliar dengan India, US$13 miliar dengan Indonesia, dan US$234 juta dengan Kazakhstan.

Pada bulan Oktober, USTR mengumumkan akan menilai kelayakan negara-negara yang masuk dalam program GSP. Program ini memberikan bea masuk 0% untuk barang-barang dari sekitar 120 negara-negara miskin dan berkembang.

Menurut USTR, tinjauan terhadap India sebagian didasarkan pada petisi yang diajukan oleh industri peralatan medis dan produk susu AS.

“India telah menerapkan beragam hambatan perdagangan yang menciptakan efek negatif serius pada perdagangan AS,” ujar USTR dalam pernyataannya.

Sementara itu, tinjauan terhadap Indonesia didasarkan pada kekhawatiran atas kepatuhannya terhadap layanan dan kriteria investasi program GSP.

Adapun petisi dari federasi buruh AS, AFL-CIO, menjadi dasar peninjauan untuk Kazakhstan. “AFL-CIO menuding Kazakhstan belum mengambil langkah-langkah untuk memberi hak-hak pekerja yang diakui secara internasional,” terang USTR.

Berdasarkan data USTR, India merupakan penerima manfaat terbesar GSP yakni mencapai US$5,6 miliar, Indonesia berada di posisi keempat dengan US$2 miliar, dan Kazahkstan berada di posisi 12 dengan US$145 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper