Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit progres pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development Goals (SDGs).
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program dalam audit termasuk pelaksanaan pendidikan dan kesehatan.
"Nanti kamai akan audit apakah memang sudah sesuai dengan yang direncanakan," kata Moermahadi di sela Seminar On Sustainable Development Gols (SDGs) di Jakarta, Senin (2/3/2018).
Dari sisi kesiapan, menurut Moermahadi, Indonesia sebenarnya sudah cukup baik dibandingkan dengan negara lain. Dari sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perpres ini tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World the 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.
"Saat ini auditnya dalam proses, tetapi kita sebenarnya sudah siap dibandingkan dengan negara lainnya," jelasnya.
Kementerian PPN Bappenas awal tahun ini merilis data, bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2017 sebanyak 26,58 juta atau berkurang 1,18 juta dari posisi September 2016 sebanyak 27,76 juta penduduk miskin.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka, Bappenas juga mencatat terjadi penurunan, pada 2015 misalnya dari tingkat penganggguran terbuka di Indonesia mencapai 6,18%, tahun lalu diperkiarakan TPT menurun menjadi 5,5%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
