Bisnis.com, SINGAPURA — Beberapa asosiasi tentang Singapura yakni negara sekaligus kota dengan pendapatan per kapita tinggi dan biaya hidup yang mahal. Tapi ternyata, di Singapura, terdapat slogan “Rumah untuk Setiap Orang”. Artinya, setiap orang tak perlu khawatir karena mereka mendapat akses kemudahan memenuhi kebutuhan papan.
Menempuh perjalanan dengan bus, sampailah di Sengkang yang berada di area sebelah timur laut Singapura. Unit-unit flat atau rumah susun yang menjulang dengan beraneka warna menjadi pemandangan lazim. Berdekatan dengan rusun, terdapat rumah sakit, sekolah hingga halte dan stasiun mass rapid transit (MRT).
Jauh dari keramaian pusat kota yang kerap menjadi tujuan turis, Sengkang lebih sepi karena suara hanya berasal dari sekolah ketika anak-anak bermain dan kendaraan yang lalu-lalang. Begitu juga dari lantai 8 sebuah unit perumahan rakyat milik Lianne.
Dengan dominasi warna putih dan penambahan jendela di dalam ruang, membuat rusun Lianne memiliki cahaya yang cukup dan aliran udara lebih lancar meskipun biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada dia memilih unit di lantai lebih rendah. Dari kamar, terlihat pemandangan sekolah lengkap dengan anak-anak yang sedang bermain bola. Sekilas, memang tak terlihat bahwa suasana itu adalah tempat tinggal di rumah susun.
“Beginilah keadaan kami, sederhana, tenang,” kata Lianne.
Baca Juga
Lianne mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Sing$40.000 untuk memiliki rumah dengan tiga kamar tidur dan total luas 110 meter persegi. Saat itu, 2001, Lianne dan suaminya membeli unit rusun seharga Sing$200.000 yang dibayar dengan cicilan.
Program cicilannya pun diberikan pemerintah melalui Housing Development Board atau Dewan Pembangunan Perumahan. 20% dari total gaji Lianne dan perusahaan menyisihkan 17% dari gaji Lianne untuk simpanan. Dengan total 37%, 23% masuk untuk pembayaran rusun pemerintah.
“Karena saya dan suami bekerja, tak sulit untuk bisa melunasi cicilan rumah dan saya dapat hibah dari pemerintah S$40.000,”katanya.
Sehingga, saat awal datang ke rusun, dia hanya melakukan renovasi minor berupa pemindahan lokasi pintu, penambahan jendela di dalam ruang dan partisi. Untuk melakukan renovasi seperti itu pun dia hanya perlu melapor guna memastikan bahwa tak ada perubahan struktur yang dilakukan.
Lianne yang sudah tinggal selama 16 tahun itu mengalami tiga kali perubahan dari sisi eksterior. Otoritas perumahan, katanya, melakukan perawatan dan peningkatan fasilitas. Sementara, setiap dua hingga tiga kali per bulan, terdapat petugas yang merapikan dan membersihkan area sekitar rusun. Dia juga mengaku cukup puas dengan petugas kebersihan yang mengangkut sampahnya setiap hari.
Terbatasnya lahan tak menjadi alasan bagi masyarakat Singapura untuk mendapat akses perumahan. Dikutip dari laman resmi Pemerintah Singapura, tingkat kepemilikan rumah pada 2017 sebesar 90,7% dengan pendapatan per kapita sebesar S$79.697.
Perumahan rakyat ternyata menjadi pilihan sekitar 80% masyarakat Singapura. Salah seorang pemandu wisata, Jason Loe mengatakan mayoritas penduduk memiliki rumah dari unit perumahan rakyat yang ditawarkan pemerintah. Rumah susun akhirnya tak hanya dihuni mereka yang berpenghasilan rendah tapi juga penduduk berpenghasilan tinggi. Sisanya, kaum jet set tinggal di rumah tapak dan bertahan dengan menyewa rumah susun.
“80% masyarakat Singapura memiliki rumah dari HDB. Jadi mulai dari yang berpenghasilan rendah sampai yang tinggi tinggal di situ dengan tipe unit yang berbeda. Kamu bisa lihat merek mobil seperti Maserati terparkir di parkiran rusun,” katanya.
Tingginya angka kepemilikan rusun didorong kebijakan yang diciptakan Perdana Menteri Singapura era 1959 hingga 1990, Lee Kuan Yew. Lee saat itu menemukan masalah kekurangan pasokan perumahan bagi masyarakat. Di sisi lain, dia menginginkan tiga etnis yakni China, India dan Melayu yang merupakan pendatang agar mempunyai rasa memiliki terhadap Singapura.
Ketimbang menetapkan skema sewa, dia membangun rusun mulai 1960 secara masif untuk menyelesaikan masalah hunian, keterbatasan tanah, juga menarik para pendatang agar bertahan. Sebelumnya memang terdapat penolakan dari masyarakat saat itu. Namun, di era kepemimpinannya akhirnya seluruh masyarakat mau menempati unit-unit rusun hingga saat ini ketika banyak negara mengalami masalah ketika warganya tak lagi mampu memiliki hunian.
“Begitu masifnya pembangunan rusun saat itu. Dulu, tingkat kepemilikan rumah cuma 25%. Sekarang hampir semua orang punya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
