Bisnis.com, JAKARTA—Gabungan Pengusaha Farmasi berharap bisa mendapatkan tambahan kuota impor garam sebagai simpanan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan.
Direktur Eksekutif GP Farmasi Dorojatun Sanusi mengatakan setiap tahun kebutuhan garam farmasi sebesar 450 ton. Apabila mungkin, pihaknya ingin industri farmasi bisa mendapatkan tambahan garam sebesar 100 ton, sehingga menjadi 550 ton.
"Ini untuk berjaga-jaga karena suatu saat akan ada kebutuhan mendesak akibat timbulnya penyakit. Biasanya setelah musim hujan selesai, demam berdarah akan muncul di beberapa daerah," ujarnya saat dihubungi Senin (19/3/2018).
Namun, hingga hari ini, GP Farmasi belum menyampaikan harapan tersebut kepada Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang berwenang memberikan rekomendasi impor kepada Kementerian Perdagangan.
Dorojatun menjelaskan industri farmasi membutuhkan garam dengan kualitas khusus. Dia mengklaim bahwa garam farmasi memiliki kualitas paling tinggi dibandingkan dengan garam untuk industri lain.
Selama ini, kualitas garam produksi petambak lokal masih jauh di bawah standar garam farmasi sehingga pabrikan harus mengimpor dari Australia dan beberapa negara Eropa. Menurutnya, garam farmasi harus memenuhi empat aspek, yaitu kualitas, kapasitas, harga, dan pengiriman.
Garam farmasi banyak diserap untuk produk infus yang digunakan dalam keadaan darurat, seperti kecelakaan, demam berdarah, dan kasus yang berkaitan dengan pembedahan. "Total ada 12 produk farmasi yang menggunakan garam dan kebanyakan untuk menangani kasus emergency," katanya.
Lebih jauh, Dorojatun memastikan garam farmasi tidak bakal bocor ke pasar menjadi garam konsumsi karena harganya yang sangat tinggi dibandingkan dengan garam konsumsi. "Enggak mungkin menganggu, selain itu garam farmasi tidak terlalu banyak untuk satu industri, tetapi digunakan untuk menolong banyak orang," jelasnya.
Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan PP No 9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Melalui peraturan ini, kewenangan pemberian rekomendasi impor garam industri kembali kepada Kemenperin setelah sebelumnya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kami berterima kasih dengan penerbitan PP tersebut, katakanlah ini mendekatkan Kemenperin dengan pengguna garam industri," kata Dorojatun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
