Pemerintah Diminta Lebih Mendorong Industri Pertahanan

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah diminta lebih berperan aktif untuk mengembangkan industri pertahanan. 

Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Jan Pieter Ate menuturkan konsumen utama dari alat pertahanan adalah pemerintah. Alhasil, strategi yang dilakukan oleh industri tidak akan berdampak positif tanpa peran serta pemerintah. 

"Strategi apa pun tidak akan efektif kalau pemerintah tidak di depan. Industri pertahanan berbeda dengan industri komersial. Industri pertahanan market-nya adalah pemerintah," kata Pieter, Minggu (18/3/2018). 

Untuk menumbuhkan industri pertahanan nasional maka pemerintah perlu membuka diri terhadap kehadiran swasta. Kehadiran swasta perlu dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat guna mengawasi pengadaan alat pertahanan di lingkungan tentara, kepolisian dan pengguna lainnya. 

"Begitu ada penyimpangan pada pelaksanaan dari kebijakan tersebut, lakukan tindakan keras atas penyimpangan tersebut yang akan memberi efek jera," katanya. 

Badan Pusat Statistik mencatat industri pertahanan merupakan salah satu dari 10 jenis barang ekspor dan impor dengan nilai terbesar dalam neraca perdagangan Indonesia.

Berdasarkan data Februari, impor komponen kapal dan bangunan terapung mencapai US$105,4 juta. Jumlah ini meningkat 57,6% (month-to-month/m-t-m) dibandingkan dengan Januari 2018 sebesar US$47,8 juta. Sedangkan impor senjata dan amunisi pada Februari lalu mencapai US$39,4 juta atau turun 64% (m-t-m). 

Sejalan dengan peningkatan impor komponen, ekspor bangunan kapal laut juga meningkat. BPS mencatat nilai ekspor kapal pada Februari mencapai US$47,5 juta atau naik 91,38% dibandingkan bulan sebelumnya. 

Sementara itu, mengenai tenggelamnya kapal perang milik TNI yang dikerjakan oleh swasta nasional, Dewan Pembina Pinhantanas Connie Rahakudini Bakrie menilai pemerintah harus selektif memilih mitra kerja. 

Connie menyatakan pemerintah telah memiliki Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Akan tetapi badan yang diisi oleh para pensiunan militer ini dirasa belum cukup mumpuni untuk meninjau kemajuan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan pelaksana. 

Kecelakaan kapal perang nasional yang relatif baru diserahterimakan seharusnya  tidak terjadi jika KKIP melakukan audit teknologi. Untuk itu, audit dapat dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan mulai termasuk dari periset hingga akademisi dan pemerintahan.

Sebelumnya, kapal motor cepat milik TNI yang diproduksi di dalam negeri tenggelam setelah mati mesin di Kepulauan Seribu. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang menimpa kapal produksi 2014 itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel