Bisnis.com, JAKARTA - Petani mencemaskan impor garam industri tanpa perhitungan cermat dapat disalahgunakan untuk memenuhi pasar garam konsumsi. Akibatnya, garam rakyat tidak diserap industri dan harganya berisiko jatuh.
Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Barat Edi Ruswandi menyesalkan selama ini tidak ada audit terhadap realisasi penggunaan garam impor alias pos audit.
Akibatnya, importir leluasa mengolahnya menjadi garam konsumsi rumah tangga dan garam untuk bahan baku industri. Dari situlah, garam yang semula diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri merembes ke pasar garam konsumsi.
"Harus dilakukan verifikasi yang benar dan terarah agar tidak merembes ke pasar rakyat. Karena itu saya mengusulkan pengawasan ketat terhadap barang impor yang telah diimpor oleh perusahaan tersebut," katanya, Rabu (14/3/2018).
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum bersedia memberikan keterangan terkait perintah Presiden Joko Widodo agar membuka impor garam untuk memenuhi kebutuhan industi makanan dan minuman.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi dan Direktur Jasa Kelautan KKP M. Abduh Nurhidajat tidak berkomentar saat ditanya tentang permintaan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar KKP segera menerbitkan rekomendasi impor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
