Pemerintah Gandeng Bos Alibaba Jack Ma Susun Roadmap E-Commerce Nasional

Ipak Ayu H Nurcaya
Rabu, 14 Maret 2018 | 13:04 WIB
Presiden Joko Widodo ((kiri) dan Ibu Iriana Widodo (kedua kiri) disambut Chairman and Chief Executive Alibaba Group Jack Ma (tengah) di kampus Xixi di Hangzhou, Provinsi Zhejiang Province, Cina, Jumat (2/9)./Antara
Presiden Joko Widodo ((kiri) dan Ibu Iriana Widodo (kedua kiri) disambut Chairman and Chief Executive Alibaba Group Jack Ma (tengah) di kampus Xixi di Hangzhou, Provinsi Zhejiang Province, Cina, Jumat (2/9)./Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Bos Alibaba Jack Ma, selaku salah satu penasihat Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik menggelar workshop bertajuk Global Initiative – New Economy guna memperkaya pemahaman tentang ekonomi digital, khususnya elektronik dagang atau e-commerce.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, ketepatan rancangan kebijakan dan regulasi akan menentukan kecepatan dan kedalaman Indonesia dalam memanfaatkan dan mengembangkan ekonomi digital.

Untuk itu, pembuat kebijakan perlu memahami dinamika dan kompleksitas ekonomi digital, khususnya e-commerce.

Pemahaman kebutuhan dukungan pemerintah yang bersifat lintas sektor juga perlu menjadi perhatian.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang meninjau ulang kebijakan terkait equal playing field di sektor ekonomi digital, cross-border e-commerce, perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, pengembangan produk lokal dan UMKM dalam e-commerce, dan pengembangan talenta digital," katanya melalui siaran pers, Rabu (14/3/2018).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, Indonesia memiliki visi untuk menjadi energi digital terbesar di Asia. Pemerintah Indonesia sangat serius dan optimistis dapat mencapai visi tersebut.

Namun, diperlukan kesepahaman yang sama antar Kementerian/Lembaga mengenai ekonomi digital, e-commerce, dan isu-isu terkait khususnya logistik, sistem pembayaran, dan UKM. Dengan demikian kebijakan yang disusun menjadi lebih tepat.

Rudi mengatakan mengingat ekonomi digital berkembang dengan sangat dinamis, pemerintah harus dapat melakukan reposisi peran dari regulator menjadi akselerator. Indonesia juga harus mengikuti perkembangan ekonomi digital global.

“Dalam hal ini, Tiongkok dan India dinilai sebagai pusat dari perkembangan tersebut sehingga belajar ekosistem ekonomi digital dari Tiongkok merupakan hal yang tepat,” ujarnya.

Pihak Alibaba Group yang diwakili oleh Head of Alibaba Globalization Leadership Group Angel Zhao dan Vice President Global Initiatives Brian A Wong menilai peta jalan e-commerce Indonesia sejalan dengan misi Alibaba yaitu mempermudah berjalannya bisnis di manapun berada.

Untuk itu, Alibaba berharap dapat mendukung pengembangan UKM Indonesia melalui ekspor barang dan jasa Indonesia, serta meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat regional dan global.

Sementara itu, tujuan workshop ini juga untuk mendalami aspek kunci dalam pengembangan e-commerce, seperti talent/Sumber Daya Manusia (SDM), finansial dan pembayaran, keamanan siber, dan logistik.

Kebijakan dan peraturan Pemerintah Tiongkok, pengalaman dari Alibaba dan teknologi yang disampaikan pada workshop ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan UKM, keterlibatan generasi muda dan masyarakat pedesaan, serta inklusivitas yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target Peta Jalan e-commerce Indonesia.

Workshop ini diadakan di Kampus Alibaba di Hangzhou, China dan diselenggarakan pada tanggal 13-16 Maret 2018. Materi dalam workshop ini antara lain mengupas tentang: kebijakan Pemerintah Tiongkok yang mendukung pengembangan ekonomi digital, pemanfaatan finansial digital untuk melayani masyarakat unbanked, pengembangan kawasan perdesaan melalui e-commerce dan fasilitasi cross-border e-commerce bagi UMKM.

Hadir dalam kesempatan ini perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, dan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Editor : Achmad Aris
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper