Bisnis.com, JAKARTA — Gonjang-ganjing rencana untuk kembali mengimpor garam terus bergulir. Rabu (14/3/2018) sore ini, diam-diam Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumpulkan perwakilan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan KKP untuk membahas persoalan tersebut.
Padahal, dalam agenda resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian rapat koordinasi digelar untuk pembahasan kemudahan berbisnis.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan tampak keluar paling pertama. Dirinya memastikan kepastian impor garam akan menunggu rekomendasi dari KKP.
"Saat ini banyak sekali yang mengusulkan impor lagi. Saya tidak akan keluarkan berapa angkanya sebelum KKP berikan rekomendasi," katanya, Rabu (14/3/2018).
Oke mengemukakan rekomendasi diperlukan karena pada awal tahun Indonesia sudah melakukan impor garam sebanyak 2,37 juta ton, melebihi rekomendasi yang baru dikeluarkan KKP 1,8 juta ton.
Oke mengemukakan KKP harus segera mengeluarkan rekomendasi lagi sesuai arahan Menko Perekonomian untuk dapat melakukan impor lagi.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam memastikan urgensi impor garam saat ini sebagai jalan keluar dari permasalahan kurangnya kebutuhan untuk industri.
"Khusus industri aneka pangan memang diminta 500.000 ton. Jadi tunggu saja pastinya kalau tidak besok dan paling lambat Jumat akan kami rilis," katanya.
Sebelumnya, pada Januari 2018 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah memastikan tahun ini pemerintah memberikan batasan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton atas dasar kebutuhan pelaku industri.
Hal ini juga berdasarkan rekomendasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
Keluarnya angka 3,7 juta ton berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi kebutuhan garam untuk industri tahun ini. Menurutnya, Kementerian Perindustrian telah jelas merinci kebutuhan garam dari lebih 100 industri yang bergerak di bidang petrokimia, kaca, lensa mata, dan lainnya.
Dengan demikian, ke depan pelaksanaan impor garam tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Rapat digelar atas permintaan Kementerian Perdagangan agar setiap kali impor tidak perlu lagi rekomendasi dari KKP, persoalannya industri kan yang tahu memang Menteri Perindustrian makanya kita buat keputusan batas impor tahun ini 3,7 juta ton," katanya.
Menurut Darmin dalam perjalanan masuknya garam ini akan bertahap sesuai dengan kebutuhan industri, rencana ekspor, hingga rencana realisasi ekspansi.
"Kita selama ini tidak menghasilkan garam produksi. Jadi impor memang sudah dilakukan sejak 15 tahun lalu, kalau data impor tahun lalu saya tidak ingat ya sekitar 3,7 juta juga sepertinya," katanya
Menurut Darmin hal ini telah menjadi putusan rakor sehingga tidak dibutuhkan lagi aturan atau regulasi yang mengikat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
