Insentif Industri Dinilai Belum Cukup Menarik

Revisi insentif bagi industri yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah dalam waktu dekat dinilai belum cukup untuk menarik investasi dalam jumlah besar masuk maupun membuat perusahaan dalam negeri berekspansi.
Anggara Pernando | 14 Maret 2018 18:44 WIB
Petugas mengambil gambar persiapan peresmian di pelabuhan yang berada di kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis (8/3/2018). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA—Revisi insentif bagi industri yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah dalam waktu dekat dinilai belum cukup untuk menarik investasi dalam jumlah besar masuk  maupun membuat perusahaan dalam negeri berekspansi. 

"[Draf hasil] revisinya baik. Tapi belum cukup untuk menarik kenapa orang harus investasi ke sini, terutama ke kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri di luar Jawa," kata Setyono Djuandi Darmono, Founder Jababeka Group di Jakarta, Rabu (14/3/2018). 

Untuk merealisasikan pembangunan merata di Indonesia diperlukan lompatan aturan sehingga investor internasional berminat menempatkan investasinya di Indonesia. Apalagi kawasan ekonomi yang direncanakan merupakan areal yang minim infrastruktur dan jauh dari akses pasar. 

"Kita harus belajar dari keberhasilan Las Vegas, Amerika Serikat. Padang pasir namun menarik orang untuk datang. Kuncinya, apa yang tidak bisa dilakukan di wilayah lain dibolehkan di Vegas," katanya. 

Pendekatan model otonomi ini dapat diterapkan di kawasan ekonomi khusus yang tengah didorong untuk tumbuh. "Akan sangat baik jika di sana [Kawasan Ekonomi Khusus] dipimpin oleh otorita seperti Batam," katanya.  

Dalam proyek strategis nasional yang diluncurkan pemerintah jumlah kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri mencapai 25 kawasan. Sebagian besar dari kawasan ini berada di luar pulau Jawa. Dari jumlah itu kawasan yang sudah beroperasi meliputi Kawasan Industri Morowali, Sei Mangkei, Palu, Bantaeng, Konawe, Ketapang, Dumai, Kendal, JIIPE, Wilmar Serang. Pada 2018, sejumlah kawasan ditargetkan beroperasi, seperti Kawasan Industri Tanjung Buton, Lhokseumawe, dan Bitung.

Saat ini pemerintah tengah merampungkan revisi insentif fiskal untuk menarik investasi masuk Indonesia. Insentif juga diharapkan membuat para konglomerat Indonesia tidak membawa keuntungan bisnisnya berinvestasi di luar Indonesia.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, implementasi kebijakan insentif fiskal ini dilandasi dua macam alasan. Pertama, rencana penerapan skema ini lahir dari proses monitor terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang mencakup sisi investasi, ekspor, dan konsumsi. Kedua, arahan presiden meminta pemerintah untuk menyelesaikan seluruh kebijakan insentif untuk menopang investasi. Dalam konsep insentif yang sedang dibahas secara lintas sektoral ini, pemerintah tengah mengubah secara radikal skema investasi kepada para pelaku usaha. 

Salah satunya soal tax holiday. Pengusaha bisa mendapatkan tax holiday hingga 100%. Perbedaan hanya terletak pada masalah waktu atau jangka pemberian yang bakal ditentukan berdasarkan nilai investasi. 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan revisi aturan untuk meningkatkan investasi ini sudah hampir rampung. Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan insentif yang akan tertuang dalam beleid revisi insentif fiskal bagi industri tidak akan berbeda terlalu jauh dengan usulan pihaknya.

"Jadi, regulasi tax holiday akan segera diterbitkan, mekanismenya memang ada perubahan. Sedangkan, untuk tax allowance, masih membutuhkan peraturan pemerintah," kata Airlangga. 

Peraturan insentif fiskal ini sendiri ditargetkan akan selesai pada akhir Maret 2018. Diharapkan, skema baru ini akan lebih mempermudah dan mempercepat pelaku industri mendapatkan insentif fiskal tersebut. 

Tag : industri
Editor : Ratna Ariyanti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top