Bisnis.com, JAKARTA- Pradnyawati, Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, mengatakan CPO Indonesia menjadi sorotan dari berbagai negara karena memiliki keunggulan.
Pertama, Indonesia sebagai penghasil utama CPO atau minyak sawit mentah dengan 51% atau 53% produksi dunia yang dihasilkan.
Kedua, CPO Indonesia terbukti sangat kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Dia mengatakan untuk 1 hektar lahan sawit dapat menghasilkan 4 juta ton dengan biaya produksi yang murah, sementara minyak nabati lain menghasilkan lebih sediit dari luas lahan yang sama.
“Jadi memang kelebihan-kelebihan itu membuat negara-negara lain seolah-olah ya mereka juga ingin melindungi industri domestiknya. Jadi mereka dengan segala cara, berusaha mencegah supaya CPO itu tidak membanjiri negara mereka,” ujarnya kepada Bisnis.
Pradnyawati mengatakan produk ekspor CPO Indonesia memiliki nilai yang besar.
Selama ini, ujarnya, komoditas CPO menghadapi hambatan perdagangan karena berbagai sebab mulai dari anti-dumping, subsidi, isu kesehatan, isu hak asasi manusia, isu kesehatan hewan, hingga deforestasi.
Menurutnya yang paling terkena dampak jika perdagangan CPO ini terganggu yaitu 17 juta penduduk Indonesia yang hidupnya bergantung pada komoditas minyak sawit ini. Apalagi sebanyak 48% lahan perkebunan sawit dimiliki oleh petani-petani kecil.
Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, terus melakukan upaya dan strategi khusus untuk membela produk ekspor ini dari hambatan perdagangan yang ada.
Beberapa negara dimana hambatan perdagangan CPO terjadi yaitu negara-negara besar, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kemudian, Pakistan dengan isu kesehatan dan India dengan tarif.
Pradnyawati mengatakan hambatan perdagangan terutama terjadi dengan negara-negara yang merasa tersaingi, yang biasanya memproduksi minyak nabati tapi bukan CPO.
“Kalau Amerika biasanya kedelai, di Eropa bunga matahari, India punya palm oil sedikit dan minyak lainnya, persaingan dagang,” ujarnya.
Dia mengatakan tantangan perdagangan akan semakin berat ke depannya. Untuk itu, semua pihak harus bekerja sama, baik itu dari pemerintah, perusahaan, dan lainnya.
“Jadi memang ini harus dihandle oleh semua unsur, pemerintah sampai ke tingkat tertinggi karena signifikan sekali, sangat besar untuk ekonomi Indonesia dan pengentasan kemiskinan rakyat Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, katanya, ke depan diperlukan juga sertifikasi atau standardisasi terkait industri minyak sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal tersebut penting agar kalangan dunia dapat menerima.
“Untuk bisa membuktikan bahwa palm oil Indonesia itu diproduksi secara ramah lingkungan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
