Kapasitas Satelit USO Bisa Lampaui 200 Gbps

Akhir tahun ini, Kemenkominfo akan mengumumkan pemenang pengadaan satu satelit yang dibangun dengan skema public private partnership (PPP).
Duwi Setiya Ariyanti | 14 Maret 2018 16:29 WIB
Ilustrasi satelit komunikasi - Wikimedia Commons

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadaan satelit jenis high throughput satellite (HTS) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berpeluang ditambah tergantung kapasitas dan kebutuhan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akhir tahun ini pihaknya akan mengumumkan pemenang pengadaan satu satelit yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Adapun, pihaknya berpeluang menambah satu unit lain dengan mempertimbangkan kapasitas satelit.

"Perkiraannya sih bisa lebih dari satu. Kita lagi hitung kapasitas satelit berapa," ujarnya usai menghadiri acara Indonesia LTE Conference 2018 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dia menyebut kemungkinan kapasitas satelit sebesar 200 Gbps. Kendati demikian, kapasitas tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan cakupan titik yang akan dihubungkan. Jumlah titik yang akan dihubungkan, Rudiantara menyebut, sekolah, Puskesmas, Kantor Desa hingga Kantor Polisi Sektor di distrik dan kecamatan dengan total sekira 150.000 titik.

"Nanti kalau ternyata kurang, kita bangun dua karena ada sekitar 150.000 titik yang harus segera di-address," katanya.

Untuk pengadaan satelit diperkirakan membutuhkan modal sekira Rp5 triliun. Pembiayaannya akan menggunakan skema availability payment sama seperti proyek Palapa Ring.

Investor akan menanggung modal lebih dulu baru ketika infrastruktur beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD), pemerintah mulai mengganti biaya yang dikeluarkan. Pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) atau dana kontribusi kewajiban pelayanan universal (KPU).

USO atau KPU merupakan anggaran kontribusi operator kewajban pelayanan universal, kontribusi wajib ketika mereka tidak mau membangun daerah terpencil. Yaitu sebesar 1,25% dari pendapatan kotor per tahun.

Sebagai gambaran, perolehan permerintah per tahun dari skema USO sekira Rp2,5 triliun dari seluruh operator telekomunikasi berlisensi, yang saat ini mencapai ratusan dengan kontribusi terbesar berasal dari enam operator telekomunikasi. Dana tersebut rata-rata tiap tahunnya meningkat 10%.

Tag : satelit
Editor : Demis Rizky Gosta

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top