Bisnis.com, JAKARTA — DIrektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) disebut tengah mengembangkan aplikasi untuk memberitahu indikasi penyalahgunaan data dalam program registrasi kartu seluler prabayar.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan validasi data kependudukan dan nomor seluler hanya bisa dilakukan Dukcapil. Adapun, operator hanya meneruskan nomor yang diterima kepada Dukcapil.
Bila terdapat data kependudukan tertentu terulang untuk melakukan registrasi, Dukcapil, katanya bisa memberitahu kepada operator agar bisa melacak tempat pendaftaran ulang nomor.
"Sekarang Dukcapil mulai ngecek. Kalau KTP yang sama berulang, berulang, berulang, dia nanti menotifikasi ke kita. Tolong dicek ini orangnya di mana. Oh daftarnya dari galeri mana, mana, mana gitu. Sedang diproses aplikasinya seperti itu,"ujarnya saat menghadiri diskusi bertajuk Menanti RUU Perlindungan Data Pribadi di Perpustakaan Nasional, (13/3/2018).
Dia menyebut operator siap menindaklanjuti laporan penyalahgunaan data dari konsumen. Kendati demikian, dia tak bisa menyebut secara rinci berapa laporan yang masuk dan berakhir dengan pemblokiran nomor tertentu. Alasannya, data tersebut dipegang masing-masing penyedia jasa telekomunikasi.
Selama ini, operator hanya mendapatkan nomor yang melakukan registrasi ulang. Kemudian, nomor seluler tersebut diteruskan kepada Dukcapil.
| Baca Juga Infinix Hot S3 Ludes Dalam 1 Menit |
|---|
Meskipun telah tercatat bahwa nomor teregistrasi telah melampaui 300 juta, belum bisa menggambarkan berapa jumlah pasti para pelanggan seluler prabayar. Pengecekan, katanya, baru bisa dilakukan ketika masa registrasi ulang berakhir.
"Pelanggan itu maksudnya berapa orang ada 300 juta nomor aktif tapi orangnya berapa sih? 100 kah, 200 kah penduduknya kan 260 kalau 305 satu orang satu kan bayi punya enggak mungkin. Unit number manusianya itu berapa itu yang susah sampai sekarang belum punya."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
