Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat ekonomi mengapresiasi rencana pemerintah untuk menaikkan subsidi demi menjaga daya beli masyarakat.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan jika pemerintah tidak cepat mengambil tindakan tersebut, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) kemungkinan akan terkena dampak lebih dalam. Hal itu dapat membuat mereka mengurangi pasokan atau menaikkan tarif, yang akhirnya berimbas pada penurunan daya beli masyarakat.
"Paling masuk akal saat ini karena dengan memberikan subsidi daya beli masyarakat tidak jatuh dan konsumsi tidak menurun," paparnya kepada Bisnis, Senin (12/3/2018).
Menurut Enny, jika pemerintah tidak memberikan subsidi, Pertamina kemungkinan akan mengurangi pasokan. Sehingga masyarakat didesak untuk mencari bahan alternatif yang lebih mahal selain solar.
"Memang [pengurangan pasokan tersebut] tidak langsung berdampak ke inflasi, tapi kan tidak semua orang bisa membeli Pertalite, sehingga dapat mempengaruhi daya beli," jelasnya.
Selain itu, PLN juga memiliki kemungkinan yang besar untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) karena harga batu bara yang tinggi.
Sebagai informasi, sejak semester II/2016, harga emas hitam terus naik hingga melewati level US$100 per ton. Sementara itu, PLN masih menggunakan 60% batu bara dalam bauran energi primernya.
Di samping itu, Enny beranggapan fokus pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat adalah keputusan yang tepat karena kinerja investasi dan ekspor kemungkinan tidak akan maksimal.
Pemerintah menargetkan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor sebagai motor pendorong kinerja ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada 2017 adalah 56,13%, sedangkan investasi dan ekspor masing-masing menyumbangkan 32,16% dan 20,37%.
Indef menilai dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi saat ini, hanya konsumsi masyarakat yang paling berpotensi untuk diselamatkan. Pasalnya, ekspor Indonesia bisa terganggu di tengah kebijakan ekonomi AS yang cenderung proteksionis.
Investasi pun belum mampu mengerek kinerja ekonomi yang lebih baik karena investasi lebih banyak didominasi oleh sektor jasa.
Mengenai keyakinan pemerintah untuk tidak melakukan revisi APBN, Enny menyatakan pengambilan kebijakan untuk melindungi daya beli masyarakat harus dilakukan secepat mungkin tanpa menunggu APBN Perubahan (APBN-P). Dia memandang pemerintah cukup memberikan laporan tentang besaran subsidi yang telah dikeluarkan karena ada kemungkinan harga minyak kembali normal.
"Tetapi, juga tidak akan kembali turun seperti target yang ditetukan di APBN 2018 [US$48 per barel]," imbuh Enny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
