Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diimbau untuk lebih memperhatikan kondisi riil petani sebelum menyimpulkan dan menerapkan kebijakan.
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan, banyak hal yang terkadang pemerintah dan pengamat keliru dalam menyimpulkan keadaan yang terjadi, sehingga menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak pernah tepat sasaran.
Adapun hal-hal yang dimaksud adalah isu impor yang membuat harga gabah petani turun, kebutuhan dryer di musim hujan, dan klasterisasi petani.
Dwi mengatakan, isu impor yang mengatakan harga petani akan turun dengan masuknya beras dari luar negeri terbukti salah.
Pihaknya melakukan kunjungan ke-16 kabupaten di Jawa dan Bali, dan menemukan isu tersebut tidak sama sekali berpengaruh pada penurunan harga gabah petani.
Dia menjelaskan, hanya ada dua faktor yang menyebabkan naik turunnya harga gabah petani, yakni kondisi panen wilayah tetangga dan cuaca.
Wilayah tetangga panen maksudnya adalah harga gabah akan sangat dipengaruhi oleh panennya padi di wilayah tetangga.
"Kalau di kabupaten sebelah juga ikut panen, harga gabah petani akan ikut turun, dan begitu sebaliknya," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (8/3/2018).
Selanjutnya cuaca, Dwi mengatakan keadaan cuaca dalam musim panen ini sangat berpengaruh, bahkan fluktuasi harganya bisa mencapai Rp1.000. "Jadi kalau misalnya pagi itu cuaca cerah harga gabah pasti naik, jadi fluktuasi harian," imbuhnya.
Selanjutnya mengenai isu kebutuhan dryer petani, kata Dwi, pemerintah seharusnya benar-benar memperhatikan kondisi di lapangan. Pasalnya, sebenarnya petani tidak membutuhkan dryer dalam proses pengeringan gabahnya.
Adapun, pemerintah menyimpulkan ketidakcukupan dryer petani membuat kualitas gabah petani turun ketika menghadapi musim hujan. Menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Darmin Nasution, jumlah dryer di tangan petani hanya 25% dan dimusim hujan seperti jumlahnya harus diperbanyak.
Disamping itu, Dwi menjelaskan, harga dan biaya pengoperasian dryer sendiri sangat mahal, dan hal tersebut membuat petani enggan untuk membelinya, dan bahkan lebih memilih untuk menggunakan genteng jemur.
"Terlebih di musim hujan yang seperti sekarang masih banyak ditemukan dryer yang masih nganggur, pengumpul lebih memilih jemur karena lebih murah" katanya.
Guru Besar IPB tersebut mengkhawatirkan permasalahan tersebut malah dijadikan proyek besar pemerintah, yang pada akhirnya hanya akan membuat belanja negara menjadi sia-sia. "Lagian kalau ada masalah dalam pengeringan, bukan hanya harga yang turun, gabahnya juga terbuang, lah kan ini tidak," imbuhnya.
Mengenai klasterisasi petani, dia menjelaskan ide tersebut bukan merupakan ide yang baru, karena sesungguhnya petani-petani sudah dalam bentuk kelompok. "Kalau cuma kelompok sudah banyak sekali kelompok," katanya.
Jika benar-benar pemerintah serius dengan kelompok petani, kata Dwi, pemerintah bisa mendekati kelompok-kelompok tani yang indenpen dan tidak mempunyai kepentingan politik.
Lebih lanjut, dia mengharapkan, pemerintah benar-benar melihat situasi yang sebenarnya terjadi sebelum pemerintah membuat kebijakan yang menyangkut petani. "Ada gap antara yang dipikirkan oleh pemerintah dan apa yang sebenarnya diperlukan petani," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah bisa melihat masalah pangan lebih dekat dan melibatkan petani dalam penyelesaiannya. "Yang penting pentani jangan hanya dijadikan objek, tetapi juga subjek," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
