Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KENAIKAN SUBSIDI BBM: Pemerintah Tak Peduli Berbagai Komentar Miring

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah mengaku tidak akan ambil pusing menanggapi berbagai komentar negatif yang dilontarkan terkait upaya kebijakan sebagai langkah perbaikan fiskal yang tengah dijalankan.
Ilustrasi/Antara-Dedhez Anggara
Ilustrasi/Antara-Dedhez Anggara

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengaku tidak akan ambil pusing menanggapi berbagai komentar negatif yang dilontarkan terkait upaya kebijakan sebagai langkah perbaikan fiskal yang tengah dijalankan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahkan memastikan pemerintah sudah memperkirakan komentar negatif itu akan datang dari berbagai kalangan terkait hal itu.

Namun, menurutnya, tidak hanya bisa diukur oleh satu sisi bahwa pemerintah tidak akan menaikan harga saja. Sebab, sisi lain pemerintah tengah mengupayakan langkah-langkah untuk mereformasi perizinan.

"Kemudian di sektor ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral] terus melakukan perbaikan di kebijakan insentif perpajakan jadi jangan karena satu hal kemudian bisa mengatakan reformasinya mundur," katanya, Rabu (7/3/2018).

Darmin menilai pada akhirnya yang dihitung adalah keseluruhan aspek kebijakan. Jadi merupakan hal wajar jika satu komponen saja tidak sesuai dengan harapan mereka.

Menurut Darmin, keseluruhan komponen itu utamanya mencakup kesehatan fiskal yang melingkup kinerja perbankan hingga sektor riilnya.

Sementara itu, Darmin memastikan kondisi harga minyak mentah dunia yang terus meroket juga tidak akan memperlebar defisit anggaran. Sebab, hal itu sebanding dengan penerimaan negara yang bertambah.

"Kalau bicara fiskal secara APBN tidak akan defisit malah positif," ujarnya.

Sebelumnya, komentar terbaru datang dari Sovereign Analyst Moody’s Singapura Anushka Shah yang menilai keputusan pemerintah menahan harga energi dan bahan bakar sampai tahun depan akan memberikan sinyal buruk bagi reformasi energi dan mampu mencederai rating kredit pemerintah.

Dirinya menambahkan keputusan tersebut jika dijalankan akan memperlihatkan kemunduran reformasi yang telah dijalankan selama ini dan memberikan tantangan bagi kekuatan institusional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Achmad Aris

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper