Bisnis.com, JAKARTA -- Operator pelabuhan milik negara mengusulkan penyetaraan tarif antara yang dipungut oleh negara dengan tarif komersial yang dibanderol operator. Penyetaraan ini juga sejalan dengan rencana pengelolaan pelabuhan milik negara oleh BUMN kepelabuhan.
Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Iwan Sjarifuddin mengatakan tarif yang tidak seragam membuat pelayanan menjadi tidak baku. Dia menyebut, sejumlah tarif yang dipatok PNBP lebih rendah dari tarif komersial. Namun dia juga tak menampik ada tarif PNBP justru lebih tinggi dari tarif komerial.
"Kami ingin tarif jadi kesatuan, single tariff saja karena ini akan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (1/3/2018).
Secara umum, Pelindo IV tahun ini akan menerapkan tarif paket atau all in tariff. Iwan menggambarkan, pemilik kapal membayar sejumlah tarif untuk sejumlah jasa di pelabuhan, mulai dari kapal bersandar hingga kapal keluar dari pelabuhan. Tarif paket akan lebih murah dibandingkan dengan tarif ala carte di mana pengguna jasa membayar terpisah untuk setiap tarif.
Sebagai gambaran, kapal memerlukan jasa pandu untuk masuk ke pelabuhan dan jasa tunda untuk bersandar di dermaga. Kemudian, pemilik kapal juga bakal dikenakan tarif labuh dan tarif tambat. Bila kapal melakukan kegiatan bongkat muat, operator pelabuhan juga bisa memungut tarif untuk penggunaan alat bongkar muat.
Kementerian Perhubungan juga mengkaji penyesuaian tarif jasa kepelabuhan yang menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Penyesuaian dilakukan agar menciptakan kesetaraan tarif antara yang dipungut negara dengan tarif yang dikenakan oleh operator pelabuhan.
Baca Juga
Sekretaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo mengatakan tarif yang dipatok Kemenhub melalui UPT Pelabuhan tidak setara dengan tarif yang dipungut oleh operator pelabuhan. Dia mencontohkan, di Pelabuhan Bima, tarif UPT Pelabuhan dengan tarif PT Pelindo III (Persero) sangat timpang. "Mereka [pengguna jasa] akhirnya lari ke kita [UPT Pelabuhan], jadi memang perlu ada penyesuaian," ujarnya kepada Bisnis.com.
Dia menambahkan, secara umum Kemenhub akan mengevaluasi seluruh tarif PNBP guna memenuhi target PNBP sebesar Rp9 triliun di 2018. Beberapa tarif menurut Sugihardjo akan diturunkan sedangkan pos tarif lainnya ada peluang untuk dinaikkan. Sebelumnya, tarif PNBP yang bakal diturunkan adalah tarif jasa labuh sebesar 40%.
Di sisi lain, Pelindo IV mengincar pengelolaan tujuh pelabuhan milik Kementerian Perhubungan dengan skema kerja sama sepanjang 2018. Iwan Sjarifuddin mengatakan perseroan telah menyampaikan proposal pengelolaan tujuh pelabuhan yang dikelola unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut ke Kementerian Perhubungan.
Dia menyebut, Pelindo IV mengajukan masa kerja sama hingga 35 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 70 tahun. "Sekarang bola ada di DJKN [Ditjen Kekayaan Negara], kalau ada lampu hijau, kami akan ambil alih," jelasnya.
Dari tujuh pelabuhan yang diincar, lima diantaranya yakni Pelabuhan Baubau (Sulawesi Tenggara), Pelabuhan Luwuk (Sulawesi Tengah), Pelabuhan Nabire (Papua), Pelabuhan Garongkong (Sulawesi Selatan), dan Pelabuhan Anggrek (Gorontalo).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
