Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelindo IV Incar 7 Pelabuhan UPT

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengincar pengelolaan tujuh pelabuhan milik Kementerian Perhubungan dengan skema kerja sama sepanjang 2018. Pengelolaan pelabuhan milik negara diharapkan bisa menggenjot kinerja operasional perseroan.
Aktivitas bongkar muat di terminal peti kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu petang (6/12)./JIBI-Paulus Tandi Bone
Aktivitas bongkar muat di terminal peti kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu petang (6/12)./JIBI-Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengincar pengelolaan tujuh pelabuhan milik Kementerian Perhubungan dengan skema kerja sama sepanjang 2018. Pengelolaan pelabuhan milik negara diharapkan bisa menggenjot kinerja operasional perseroan.

Corporate Secretary Pelindo IV Iwan Sjarifuddin mengatakan perseroan telah menyampaikan proposal pengelolaan tujuh pelabuhan yang dikelola unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia menyebut Pelindo IV mengajukan masa kerja sama hingga 35 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 70 tahun.

"Kami harap bisa lebih lama dari itu. Kenapa kami ingin mengelola pelabuhan UPT? Karena kami ingin bisa nyambung [pengelolaanya] dengan pelabuhan kami," jelas Iwan kepada Bisnis.com, Kamis (1/3/2018).

Dari tujuh pelabuhan yang diincar, lima diantaranya yakni Pelabuhan Baubau (Sulawesi Tenggara), Pelabuhan Luwuk (Sulawesi Tengah), Pelabuhan Nabire (Papua), Pelabuhan Garongkong (Sulawesi Selatan), dan Pelabuhan Anggrek (Gorontalo).

Dia menuturkan saat ini Pelindo IV masih menunggu hasil kajian dari Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena pelabuhan yang dikelola UPT Kemenhub sejatinya adalah aset negara. Sejauh ini, dalam catatan Bisnis.com, sudah ada empat pelabuhan yang dikelola oleh pihak ketiga dengan skema kerja sama pemanfataan (KSP), yakni Pelabuhan Sintete (Kalimantan Barat), Pelabuhan Probolinggo (Jawa Timur), Pelabuhan Bima (Nusa Tenggara Barat), dan Pelabuhan Waingapu (Nusa Tenggara Timur).

Kemenhub sebelumnya menargetkan tahun ini akan ada 16 pelabuhan yang dikelola oleh pihak ketiga, baik itu BUMN, BUMD, maupun swasta. Pengelolaan pelabuhan oleh pihak ketiga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan di samping negara bisa berhemat hingga Rp1 triliun.

Negara bisa berhamat karena biaya investasi untuk pengembangan aset dan operasional bakal ditanggung oleh pihak ketiga yang menjadi pengelola. Selain itu, negara juga tetap mendapat kontribusi dari pengelolaan pelabuhan.

Sebelumnya, Direktur Kepelabuhan Kemenhub Chandra Irawan menuturkan pihaknya bakal menunjuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik negara bila area pelabuhan berada di kawasan atau dekat dengan pelabuhan eksisting yang dikelola BUP milik negara.

"Kalau sudah ada [pelabuhan yang dikelola] Pelindo, kami tunjuk Pelindo. Kalau tidak ada Pelindo, baru swasta bisa masuk [menjadi pengelola]," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rivki Maulana
Editor : Annisa Margrit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper