Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko Perekonomian Gelar Rakortas Bahas Masa Depan Beras Impor India

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi terbatas untuk membahas kelanjutan impor beras oleh India yang belum juga tiba hingga akhir masa kontrak.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti saat memeriksa gudang penampung beras impor di Gudang Bulog Divre DKI dan Banten, Selasa (27/2)./Bisnis-Rayful Mudassir
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti saat memeriksa gudang penampung beras impor di Gudang Bulog Divre DKI dan Banten, Selasa (27/2)./Bisnis-Rayful Mudassir

Bisnis.com, CIREBON -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi terbatas untuk membahas kelanjutan impor beras oleh India yang belum juga tiba hingga akhir masa kontrak.

Data terakhir dari Perum Bulog, jumlah beras yang sudah masuk ke dalam negeri termasuk di perairan Indonesia berjumlah 261.500 ton. Beras ini disalurkan dari Vietnam dan Thailand.

Sementara itu, India belum juga memasok beras yang jumlahnya sebesar 20.000 ton.

Menteri Perdagangan (Mendag)  Enggartiasto Lukita mengatakan hari ini, Rabu (28/2/2018), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengundang Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membahas tentang kelanjutan sisa beras impor tersebut untuk menentukan apakah kontrak dilanjutkan atau diputus.

"[Akan di bahas] Di Rakortas nanti. Rabu pagi pukul 8.30 WIB. Kami bicara nanti di Rakortas," ungkapnya, Rabu (28/2/2018).

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyebutkan beras impor yang akan tiba hingga akhir Februari 2018 berjumlah 261.500 ton. Angka ini kurang dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yakni 281.000 ton.

"Jumlah 261.000 ton itu khusus beras impor. Saya sudah cek ada yang di pelabuhan, ada yang sudah bongkar atau sudah di perairan Indonesia," tutur Djarot.

Pihaknya belum dapat memastikan apakah India akan mendapat sanksi dari pemerintah karena melanggar kontrak atau malah akan ada perpanjangan kontrak untuk memasok 20.000 ton beras tersebut. Djarot menyatakan keputusan itu hanya dapat diatur oleh regulator, dalam hal ini pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Annisa Margrit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper