Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri tekstil hulu nasional menilai harmonisasi antarkementerian dan instansi terkait merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), mengatakan kinerja ekspor manufaktur yang kalah dari negara tetangga adalah hasil dari kebijakan ekspor yang gagal fokus.
Dalam beberapa tahun ini, dia menilai dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional belum maksimal. Ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia, misalnya, dari 2010 tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan berada di level US$11 miliar hingga US$12 miliar setiap tahun.
Pada periode yang sama, ekspor TPT negara lain, seperti Vietnam tumbuh dua kali lipat, Bangladesh naik 1,5 kali lipat, dan India tumbuh sebesar 1,8 kali lipat.
“Kekesalan Presiden Jokowi atas kinerja ekspor adalah buah kebijakan ekspor yang gagal fokus karena tidak ada komitmen seluruh kementerian dan instansi terkait untuk mendukung agenda peningkatan daya saing. Berapa banyak kebijakan ekonomi dibuat, tidak banyak yang terimplementasi dan dirasakan industri, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing,” ujarnya Minggu (18/2/2018).
Dalam kebijakan industri, Kementerian Perindustrian mengarahkan ekspor berdasarkan kedalaman industri yang terintegrasi, bukan bergantung pada bahan baku impor. Namun, Redma berpendapat rencana ini harus didukung oleh kementerian lain karena untuk mendorong ekspor harus didukung daya saing dari hulu ke hilir.
Redma mencontohkan salah satu kebijakan kementerian yang dinilai kurang mendukung industri tekstil hulu, adalah kebijakan untuk energi. Peraturan terkait harga gas telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40/2016, tetapi hingga saat ini belum diimplementasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Diskon tarif listrik juga telah tercantum pada Kebijakan Ekonomi III, tetapi belum dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Bahkan dalam beberapa tahun terakhir pemerintah dinilai mengeluarkan kebijakan yang justru menambah beban dan mengganggu kinerja industri tekstil, seperti penutupan jalan tol untuk angkutan barang oleh Kementerian Perhubungan setial libur nasional dan cuti bersama.
“Sering pula kebijakannya berubah dadakan, ekspor harus ditunda 3 hari hingga 4 hari, impor kena demorage, industri yang jalan 24 jam tidak tersuplai bahan baku, lewat jalan arteri bentrok dengan tempat wisata, biaya transportasi naik 2 kali lipat. Ini kondisi disinsentif buat industri,” ungkapnya.
Redma kemudian menambahkan untuk merebut pasar lokal juga bukan pekerjaan mudah bagi para pelaku industri tekstil. Pasalnya Kementerian Perdagangan justru getol ingin mempermudah impor dengan alasan bahan baku untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan meningkatkan ekspor.
“Alhasil kinerja industri hulu dan antara kian terpojok, bahkan tidak sedikit yang tutup,” jelas Redma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
