Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian ESDM menyatakan seluruh opsi skema harga batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri masih terbuka.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pihaknya belum menyimpulkan satu skema yang cocok untuk dipakai. Pembahasan pun masih berlanjut.
"Belum bisa disimpulkan. Masih ada beberapa opsi," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Kamis (15/2/2018).
Dia menuturkan pembahasan tersebut harus mempertimbangkan seluruh aspek. Pasalnya, ada dua kepentingan yang terlibat, yakni para produsen batu bara dan PT PLN (Persero) sebagai pembeli.
"Namanya bahas angka, kan mempertimbangan segala aspek," katanya.
Sebelumnya, Presiden Direktur Adaro Energy Tbk. Garibaldi Thohir mengatakan ada beberapa alternatif yang mengemuka dalam pembahasan yang dilakukan pekan lalu bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan PLN. Namun, belum ada satu pun opsi yang dipilih.
"Ada macam-macam. Mungkin ada lima sampai enam alternatif," tuturnya.
Dua opsi di antaranya adalah penetapan tarif atas bawah dan skema cost plus margin.
Seperti diketahui, kajian harga khusus ini mengemuka setelah harga batu bara terus mengalami kenaikan sejak pertengahan 2016. Hal tersebut dinilai PLN memberatkan pihaknya.
Pasalnya, porsi batu bara dalam bauran energi primer PLN mencapai kisaran 60%. Alhasil, kenaikan harga batu bara berpotensi membebani PLN di bagian hulu.
