Harus All Out Membenahi Karut-Marut Manufaktur

Peningkatan industri manufaktur selalu digaungkan menjadi prioritas pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla.
Kurniawan A. Wicaksono & Thomas Mola | 13 Februari 2018 11:15 WIB
Badan mobil baru dalam proses produksi di pabrik PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/4). - Bloomberg/Dimas Ardian

Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan industri manufaktur selalu digaungkan menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla. Berbagai upaya pun diklaim sudah dilakukan untuk mendukung keberlangsungan sektor ekonomi ini.

Nyatanya, dalam data capaian pertumbuhan ekonomi yang belum lama ini dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), porsi industri pengolahan dalam produk domestik bruto (PDB) melanjutkan tren penurunan. Meskipun masih memegang posisi terbesar, distribusi industri pengolahan pada 2017 hanya sekitar 20,16%.

Angka ini jelas mengerut dari capaian tahun sebelumnya sebesar 20,51%. Selain itu, performa 2017 itu juga mencatatkan posisi terendah, setidaknya sejak 2010 karena pada tahun ini kontribusi mencapai 24,80%. Selain itu, pertumbuhan lapangan usaha tersebut hanya 4,27%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,07%.

Stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% dan cenderung lebih rendah dari dekade sebelumnya, menurut Dana Moneter Internasional (IMF), dalam ‘IMF Country Focus’, sebagai imbas dari perlambatan investasi tetap, seperti mesin dan peralatan, serta ekspor. Hal ini, lagi-lagi, berkaitan dengan perkembangan industri manufaktur.

Reformasi struktural ekonomi pun harus kembali dijalankan mengingat negara terpadat keempat di dunia ini tengah mengalami transisi demografi. Tenaga kerja muda yang terus tumbuh pada gilirannya membutuhkan pekerjaan yang berkualitas sehingga potensi bonus demografi pada 2030 dapat dituai, sebelum kembali menua.

Juniman, Kepala Ekonom PT Maybank Indonesia Tbk,. kepada Bisnis, berpendapat bahwa data tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah yang selama ini sudah menggembar-gemborkan industrialisasi.

Pemerintah, sambungnya, harus all out membenahi aneka masalah di sektor industri manufaktur layaknya pemerintah habis-habisan dalam membangun infrastruktur, agar ada kepercayaan diri dari pihak swasta untuk ikut mengekspansi usahanya.

Pemerintah sejatinya tidak boleh puas dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung tidak bergerak signifikan di kisaran 5%, karena belum tuntasnya masalah pengangguran dan kemiskinan di negara ini. Apalagi, fakta pengerutan kontribusi manufaktur itu tidak bisa dianggap enteng mengingat besarnya potensi penyerapan tenaga kerja.

Juniman menilai fenomena yang terjadi di sektor industri manufaktur itu juga berkorelasi pada masih lemahnya daya beli masyarakat. Apalagi, dalam capaian perekonomian tahun lalu, konsumsi rumah tangga—yang berkontribusi lebih dari 56% terhadap PDB—hanya tumbuh 4,95%, terendah setidaknya dalam 5 tahun terakhir.

 

Sumber : Bisnis Indonesia

Tag : manufaktur, industri, Pertumbuhan Ekonomi
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top