Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat memprediksi tekstil dan produk tekstil (TPT) dari Tanah Air akan semakin tertinggal dibandingkan pangsa pasar yang direbut Vietnam.
Perjanjian Vietnam dan Uni Eropa dalam CEPA, memberikan produk TPT asal Vietnam pembebasan bea masuk ke kawasan Benua Biru, sedangkan Indonesia masih harus menanggung bea masuk 11,2% – 31%.
Ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke Eropa mencapai US$1,9 miliar atau hanya mengalami pertumbuhan 0,7% pada 2017. Sementara nilai ini cenderung lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya pada 2016 yakni US$1,8 miliar dengan pertumbuhan 0,71%.
Kemudahan perdagangan TPT Vietnam dengan Eropa membuat RI terancam hanya mengalami pertumbuhan 0,5% pada 2018 akibat pangsa pasar yang ada mulai direbut oleh Vietnam. TPT di negara itu diperkirakan akan terus tumbuh hingga 3,8%-4% pada 2019.
“Makanya kami mendesak pemerintah untuk menyelesaikan perundingan IEU CEPA [perjanjian dagang antara Indonesia dan UE dalam CEPA]. Tidak ada cara lain,” kata Ade kepada Bisnis, Selasa (13/2/2018).
Perundingan IEU CEPA putaran keempat akan dilakukan 19 – 23 Februari 2018 di Solo Jawa Tengah. Pemerintah rencananya akan membahas tentang sejumlah perjanjian dagang termasuk trade in goods dan services yang akan dilakukan oleh kedua wilayah.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga merekomendasikan pada pemerintah untuk mempercepat free trade antara RI dan Uni Eropa. Pasalnya disinyalir ekspor RI semakin tertinggal dengan Vietnam.
Ditargetkan perundingan tersebut tercapai pada November 2018. Meski begitu sejumlah pihak meragukan target tersebut. Sejumlah kalangan menilai pencapaian perundingan baru akan tercapai pada 2019.
Baik Apindo maupun Kadin juga sudah menyurati Presiden Jokowi untuk membuat formula early harvest program (EHP) untuk mempercepat perundingan guna mencapai pembebasan bea masuk produk tertentu ke Eropa. Upaya ini juga didukung Asosiasi Pertekstilan Indonesia.
“Kami sudah usulkan supaya itu [EHP] dipercepat. Karena pencari kerja juga tidak bisa menunggu. Di sampng itu, RI perlu devisa yang sangat besar,” tuturnya.
A
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
