Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi tenggat waktu pada tiga kawasan ekonomi khusus atau KEK untuk segera dimulai pengembangannya. Hal ini mengingat sudah terlalu lama proses pembebasan lahan yang diupayakan tak jua menunjukkan progres.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan mengapresiasi penuh pada kawasan yang fokus dan cepat mengembangkan KEK. Namun, bagi daerah yang lamban pemerintah juga tidak akan segan untuk menghentikan.
"Saya sedang was-was dengan 3 KEK di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Juli atau Agustus ini kami akan rapat lagi, kalau tidak ada progres mending disudahi saja tetapi kalau baru kita akan maju terus," katanya, Senin (12/2/2018).
Darmin mengemukakan setelah dipelajari dengan baik, persoalan utama pembentukan KEK adalah tanah yang belum selesai dibereskan. Sehingga proses bertele-tele.
Padahal, sebenarnya pemerintah sudah dapat memproses pembentukan jika separuh dari luas lahan yang direncanakan sudah selesai secara legal.
Darmin juga menyarankan pada setiap calon KEK untuk mengubah sistem pengelolaan dengan pemilik dana yang terbukti berhasil mendatangkan investor.
"Ada beberapa KEK yang tidak jadi mau kerjasama biasalah ingin sendiri tapi dananya tidak ada untuk membebaskan lahan dan makin lama makin mahal begitu pemiliknya tau lahan dia untuk KEK harganya melonjak dengan cepat," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pastikan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK berbasis industri hanya akan dikembangkan di luar Jawa. Hal ini guna mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
Darmin mengatakan KEK merupakan upaya khusus untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi yang tidak hanya terpusat di Jawa. Adapun saat ini KEK di Jawa hanya ada Tajung Lesung yang berbasis pariwisata.
"Nanya KEK di Jawa hanya berbasis jasa termasuk yang sedang kita rencanakan KEK universitas, itu mungkin nanti di Jawa juga tetapi masih rencana," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
