Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan pertumbuhan PPN yang mencapai 16,62% seharusnya bisa merefleksikan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berkonsultasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui fenomena itu sekaligus melihat apakah keseluruhan konsumsi terjangkau dalam hasil kajian BPS.
"Bukan hanya mengenai digital, tetapi juga dari sisi shifting konsumsi yang tidak semua terekam dalam statistik yang dipegang BPS," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan konsumsi yang mencapai titik terendah dalam kurun 5 tahun terakhir, tidak bisa dilepaskan dari pergerakan harga komoditas. Sebelum tahun 2015 - 2016 harga komoditas cukup tinggi sehingga menimbulkan multiplier effect yang cukup besar.
Namun setelah tahun tersebut, harga komoditas anjlok yang berimplikasi berkurangnya pendapatan sektor swasta. Kondisi itu memengaruhi berbagai macam konsumsi, misalnya properti yang mengalami penurunan akibat likuiditas yang makin menyusut.
Terkait kaitannya dengan PPN yang tak terefleksikan dalam daya beli, bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, pertumbuhan PPN yang berada di atas 16% sebenarnya menunjukkan adanya sharing dari sisi produksi. Namun pada satu sisi, hal itu seharusnya juga bisa merefeleksikan daya beli masyarakat.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
