Bisnis.com, JAKARTA -- Bitcoin Indonesia (bitcoin.co.id) sepenuhnya mendukung pemerintah dalam pelarangan bitcoin sebagai transaksi, tetapi juga mengharapkan pemerintah memperhatikan beberapa hal.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan.
"Saya juga mendukung regulasi tentang transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah dan saya juga tidak pernah menyarankan melakukan pembayaran menggunakan mata uang virtual," tuturnya kepada Bisnis.com, Selasa (6/2/2018).
Namun, Oscar kurang setuju dengan alasan pemerintah yang mengatakan bitcoin mudah digunakan untuk mendanai tindak kriminal.
"Justru sebaliknya, dengan teknologi blockchain semua mata uang virtual itu lebih mudah pelacakan dan perpindahan uangnya, termasuk kalau bitcoin dipakai untuk kriminal, akan sangat mudah dilacak," jelasnya.
Apalagi kalau marketplace bitcoin dalam negeri mewajibkan untuk melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), semua transaksi dapat mudah dilacak, karena pada dasarya semua telah dicatat secara elektronik.
"Itu kan chain-nya jadi lengkap dan semua transaksi digital yang terkait terorisme akan mudah terdeteksi pelakunya," katanya.
Oscar khawatir, pelarangan justru malah membuat tindak kriminal dalam penggunaan bitcoin akan makin banyak, karena semua transaksi akan menjadi underground.
Selain itu, transaksi mata uang virtual lebih banyak dilakukan antarnegara dan pelarangan satu negara tidak akan mengubah keadaan. "Karena mereka bisa saja jadi konsumen dari negara lain dan [membuat] pengawasan menjadi sulit. Tetapi sekali lagi saya mendukung pemerintah untuk tidak memperbolehkan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
