Bisnis.com, JAKARTA- Pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) berpendapat, Impor beras bukanlah hal yang tabu selagi pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 250 juta penduduk sepanjang tahun.
Pemerintah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan pangannya. Jika kebutuhan beras dalam negeri tidak dibantu impor di saat musim paceklik, dipastikan harga beras akan semakin mencekik dan menyengsarakan rakyat.
Dengan catatan, impor tidak dilakukan menjelang musim panen dan untuk memperkuat stok beras sehingga tidak terjadi gejolak harga, bukan untuk membanjiri pasar yang membuat harga beras produksi petani turun tajam. Yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah juga harus menjamin dan melindungi kesejahteraan Petani dan keberlangsungan industri pertanian di seluruh Indonesia sehingga ke depan tidak perlu lagi melakukan import beras.
Pernyataan tersebut, terungkap dalam diskusi bulanan yang diadakan ILUNI UI, di kampus UI Salemba Jakarta, Kemarin. Acara yang dibuka Ketua ILUNI UI Tommy Suryatama dan dihadiri ketua merangkap juru bicara ILUNI UI Eman Sulaeman Nasim ini juga menghadirkan Guru Besar Pertanian Universitas Lampung (Unila) Prof. Bustanul Arifin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zaadit Taqwa, Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KPIBC) Zulkifli Rasyid, pengurus Himpunan Alumni IPB Ali Fatoni sebagai pembicara. Diskusi ini dipandu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI M. Fadli Hanafi.
“Beras adalah komoditi strategis. Beras juga menjadi salah satu komoditas yang paling tinggi peranannya terhadap inflasi nasional. Klaim bahwa kita sudah surplus beras atau swasembada beras sangat sulit dipercaya dengan tingginya harga beras di berbagai pelosok Indonesia. Kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017 lalu. Bank Indonesia (BI) sendiri mencatat, harga beras mengalami kenaikan sejak bulan Desember 2017 yang seharusnya tidak terjadi jika pasokan beras memadai. Hal ini diperkuat dengan panen akhir tahun 2017 yang diserang wereng di beberapa daerah sehingga mengindikasikan stok beras memang kurang,” papar Ketua Policy Centre ILUNI UI Berly Martawardaya dalam siaran persnya.
Menurut Ketua KPIBC Zulkifli Rasyid, dirinya lah yang pertama kali meneriakan perlunya impor beras. Sebab, stok beras di gudang-gudang beras sudah menipis. Yang ada tinggal beras Raskin atau beras Rasta (rakyat sejahtera). Sementara harga beras sudah mulai naik. Jika tidak dilakukan import, konsumen beras khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan kesulitan membeli beras dan dipastikan harganya akan semakin meningkat.
“Beras yang ada saat ini adalah beras premium (mahal) dan beras Rasta. Bukan beras medium. Beras medium sudah langka. Perlu ditambah dengan import. yang penting, impor berasnya jangan dilakukan menjelang masa panen. Tapi kalau tidak dilakukan impor beras bulan Januari ini, stok beras sudah sangat menipis,” papar Zulkifli Rasyid.
Hal senada disampaikan guru besar pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin. Menurutnya, Impor beras bukanlah sesuatu yang tabu dan baru. Kebijakan impor beras menjadi ramai, karena saat ini dan tahun depan adalah tahun politik.
“Impor beras bukan sesuatu yang baru. Import kali ini menjadi heboh karena tahun ini adalah tahun politik,” papar guru besar pertanian Unila Bustanul Arifin.
Sependapat dengan Berly Martawardaya, pengurus Himpunan Alumni (HA) IPB Fathoni Ali menyesalkan sikap pemerintah yang terlambat melakukan import. Seharusnya pada saat harga beras mulai naik disebabkan stok beras menipis, pada bulan September dan Oktober, segera mengeluarkan keputusan untuk melakukan import. Sebab pada bulan tersebut, masa panen masih cukup lama. Sementara bulan Januari ini sudah mendekati masa panen.
“Karena itu harusnya pemerintah sudah melakukan import beras sejak Oktober. Import bermasalah kalau dilakukan pada bulan Januari karena akan masuk musim panen,” papar Fathoni Ali.
Baik Bustanul Arifin maupun Berly Wardaya menyangsikan kelangkaan beras saat ini karena adanya permainan mafia beras. Jika kelangkaan beras ini karena ulah mafia atau spekulan, seharusnya pada saat harga beras sudah bertambah lebih dari Rp 2000 per Kg, stok beras dilepas. Kenyataannya stok beras tidak juga dilepas. Itu berarti beras memang langka.
Di tempat yang sama, Ketua BEM UI Zaadit Taqwa menyesalkan adanya ketidaksingkronan antara data Kementerian Pertanian (Kementan) dengan kementrian Perdagangan (Kemendag). Pemerintah harusnya memiliki data yang sama antara Kementan dan Kemendag. Ketidaksingkronan data itulah yang menyebabkan terjadi gejolak harga beras. Meski demikian, BEM UI menolak kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras. Hal tersebut karena saat ini waktunya mendekati masa panen. Jika pemerintah melakukan import beras, akan menyebabkan harga beras produksi petani akan anjlok.
“BEM UI Menolak impor beras. Karena hal itu dilakukan berdekatan dengan masa panen. Jika import beras dilakukan saat ini hanya akan menyebabkan harga jual beras petani turun,” tegas Zaadit Taqwa.
Selain itu, lanjut Zaadit Taqwa, BEM UI juga mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat mensejahterakan para petani Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Serta memanfaatkan adanya badan usaha milik desa (bumdes). Sehingga, para petani saat masa panen dapat menjual hasil produksi berasnya langsung ke konsumen. Tidak melalui rantai penjualan yang panjang, yang merugikan para petani.
Untuk menyiasati kelangkaan stok beras di bulan Januari hingga musim panen, Fathoni Ali mengusulkan agar pemerintah merelokasi stok beras dari Sulawesi ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Alasannya, di wilayah Sulawesi sudah masuk musim panen, dan stok beras melimpah.
ke depannya, pemerintah harus benar-benar memperhatikan sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu juga memberantas keberadaan mafia yang menjadi sebab tingginya harga beras saat ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
