Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengubah skema impor beras yang sebelumnya dirilis Kemeterian Perdagangan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, kini beralih pada Bulog sesuai ketentuan Perpers Nomor 48/2016.
Dengan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah resmi membatalkan impor yang menggunakan ketentuan Permendag Nomor 1/2018. Peralihan pemandatan ini bertujuan sebagai stabilisasi harga beras impor yang akan masuk sebanyak 500.000 ton secara bertahap.
Bulog, lanjut Darmin, akan menempuh penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membuka situs untuk melakukan lelang pada perusahaan-perusahaan tertentu yang boleh mengakses penawaran ini.
"Selain itu saat ini stok beras Bulog 875.000 ton. Jadi, pemerintah juga menugaskan Bulog untuk mengintensifkan dan meneruskan operasi pasar dan melaksanakan rastra guna meningkatkan jumlah serta jangkauannya. Sehingga, harga beras bisa didorong kembali ke arah harga yang ditetapkan dalam HET," katanya, Senin (15/1/2018).
Selain kedua tugas di atas, Bulog juga diwajibkan untuk menyerap gabah petani pada panen raya ini. Panen raya akan dimulai pada pertengahan dan akhir Februari. Puncaknya akan terjadi pada Maret dan April sehingga diperkirakan mencukupi hingga Mei.
Pemerintah akan memberikan fleksibilitas dari sisi harga, sehingga Bulog tidak boleh membeli gabah petani karena harga lebih tinggi daripada harga Bulog.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
