Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan bahwa capaian pemerintah pada 2017 akan dipertimbangkan saat mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017.
Isu yang paling banyak disorot di antaranya subsidi energi yang jebol, shortfalll penerimaan pajak, hingga masalah penyaluran dana desa.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdhan mengatakan, setiap pengelolaan anggaran yang telah dilakukan akan menjadi catatan tersendiri bagi BPK. Audit dana desa misalnya, merupakan bagian dari pemeriksaan lembaga auditor neegara itu secara tematik untuk lima tahun ke depan.
"Artinya itu menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat, programnya sudah menjadi bagian dari rencana pemeriksaan BPK," kata Yudi kepada Bisnis, Rabu (10/1/2018).
Seperti diketahui, meski pengelolaan fiskal tahun lalu mengalami perbaikan tetapi setidaknya ada tiga masalah takut yang masih perlu diperbaiki pengelolaannya oleh pemerintah. Pertama, soal subsidi energi yang jebol.
Berdasarkan catatan Bisnis akhir tahun lalu, realisasi subsidi energi senilai Rp97,6 triliun atau melebihi target sebesar 8,6% dari yang ditentukan di APBN Perubahan 2017 yakni senilai Rp89,9 triliun. Kedua mengenai kinerja penerimaan pajak yang kembali tak mencapai target.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
