Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah terus mengawal agenda reformasi ekonomi di sisi fiskal

Pemerintah terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal di 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tiga dari kanan) dan Rektor Universitas Brawijaya Prof Muhammad Bisri (tiga dari kiri) sesuai memberikan  Orasi Ilmiah Menteri Keuangan dalam Dies Natalis ke 55 Universitas Brawijaya, Jumat (5/1/2017). Pemerintah terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal di 2018. Bisnis/Choirul Anam
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tiga dari kanan) dan Rektor Universitas Brawijaya Prof Muhammad Bisri (tiga dari kiri) sesuai memberikan Orasi Ilmiah Menteri Keuangan dalam Dies Natalis ke 55 Universitas Brawijaya, Jumat (5/1/2017). Pemerintah terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal di 2018. Bisnis/Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG--Pemerintah terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal di 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan memasuki 2018, program pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan agar lebih berhasil guna.

“Pengelolaan APBN akan semakin diperkuat untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sehat pada tingkat 5,4 %, penurunan pengangguran menjadi 5,0%– 5,3%, menurunkan kemiskinan hingga berada di bawah 10 %, serta turunnya rasio gini menjadi 0,38,” katanya pada Orasi Ilmiah Menteri Keuangan dalam Dies Natalis ke 55 Universitas Brawijaya, Jumat (5/1/2017).

Kebijakan fiskal di 2018, kata dia, tetap diarahkan pada tiga strategi utama yakni optimalisasi pendapatan, perbaikan kualitas belanja, dan pembiayaan yang hati-hati dan berkesinambungan.

Defisit fiskal terjaga pada tingkat yang manageable 2,19 %, tanpa mengurangi daya stimulus APBN bagi menjaga momentum perekonomian karena pemerintah terus fokus pada belanja yang produktif.

Indonesia telah menunjukkan dengan kerja bersama perekonomian makin tumbuh baik. APBN dengan fungsinya yang sangat vital merupakan sebuah alat untuk memperkuat social cohesion antar raykat Indonesia.

Namun upaya mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan perlu lebih dari sekedar kebijakan fiskal dan APBN. Penguatan kerangka institusi dan sinergi baik institusi pemerintahan dan non-pemerintahan adalah sangat penting.

Untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi, Menkeu menegaskan, peranan APBN sangat penting. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 telah memberikan rambu-rambu yang baik untuk menjaga pengelolaan APBN dilakukan secara prudent dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Defisit kumulatif APBN dan APBD maksimal diperkenankan 3 % terhadap PDB, dan tingkat utang pemerintah maksimal 60 % dari PDB.

Dalam 10 tahun terakhir defisit fiskal Indonesia rata-rata sebesar 1,6 %. Sementara itu tingkat utang saat ini dapat dijaga di bawah 30 %, menurun tajam sejak tahun 2000 yang mencapai 89 % PDB.

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat utang paling rendah di dunia. Kita tetap harus menjaga defisit APBN hanya untuk tujuan produktif agar tetap terbayar dan merupakan tanggung jawab kepada generasi mendatang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Choirul Anam
Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper