Bisnis.com, JAKARTA—Haykel Hubies, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), mengatakan relaksasi ekspor mineral mentah sebagian besar dinikmati oleh perusahaan yang sudah kuat dan memiliki smelter. Yang perlu diperhatikan adalah perusahaan yang sudah mendapatkan ekspor, tetapi sedang atau baru berencana membangun smelter.
Pemerintah diharapkan lebih tegas dan memperketat pengawasan terkait realisasi pembangunan smelter bagi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan relaksasi ekspor, tetapi belum memiliki smelter tersebut.
"Perlu ada sanksi bagi perusahaan yang belum mematuhi apa yang mereka janjikan untuk mendapatkan kuota ekspor. Pemerintah juga harus mengawasi apakah yang diekspor sudah sesuai," katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan ketersediaan pasokan bahan baku mineral karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dikhawatirkan ekspor mineral terlalu besar sehingga smelter yang ada di dalam negeri kesulitan mendapatkan mineral untuk diolah. "Pemerintah harus fokus supaya mineral lebih banyak diolah di dalam negeri," ujarnya.
Sebelumnya, tim pemeriksa independen di bawah Kementerian ESDM akan fokus mengevaluasi progres pembangunan 10 smelter terkait dengan rekomendasi ekspor bijih nikel dan bauksit yang telah diberikan kepada sepuluh perusahaan tersebut.
Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, per 6 November 2017 sudah ada 12 rekomendasi ekspor bijih nikel dan 6 rekomendasi ekspor bijih bauksit. Namun, tidak seluruh rekomendasi tersebut berdasarkan smelter yang telah terbangun.
Sebanyak enam rekomendasi ekspor nikel diberikan berdasarkan smelter yang sedang atau masih dalam rencana pembangunan. Keenam rekomendasi tersebut diberikan kepada PT Ceria Nugraha Indotama, PT Wanatiara Persada, PT Ifishdeco, PT Sambas Mineral Mining, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, dan PT Antam (Persero) Tbk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
