Ini Skema KUR Bagi Peremajaan Sawit

Pemerintah mengeluarkan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) skema khusus peremajaan sawit dengan bunga 7% bagi perkebunan rakyat.
MG Noviarizal Fernandez | 27 November 2017 16:04 WIB
Dua orang petani meninjau perkebunan sawit milik mereka yang sudah berumur tua untuk mengikuti program 'replanting' di Desa Kota Tengah, Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11). Program replanting atau peremajaan sawit rakyat ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor kelapa sawit yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian petani sawit. ANTARA FOTO - Septianda Perdana

Bisnis.com, SERDANG BEDAGAI — Pemerintah mengeluarkan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) skema khusus peremajaan sawit dengan bunga 7% bagi perkebunan rakyat.

Skema khusus tersebut ditujukan bagi petani sawit yang melakukan pengelolaan sawit berbasis klaster atau koperasi.

Peresmian KUR skema khusus peremajaan sawit oleh Presiden Joko Widodo, yang dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN. Puspayoga, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan para bank BUMN penyalur KUR, Senin (27/11/2017) di Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

Presiden menegaskan peremajaan sawit harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

"Banyak sawit milik rakyat yang sudah tua sehingga produktivitasnya rendah. Kalau tidak diremajakan, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia saat ini akan disalip negara lain," kata Presiden.

Menteri Puspayoga menyampaikan pembentukan koperasi bagi petani sawit sangat diperlukan agar memudahkan pemerintah membantu petani.

"Petani yang tergabung dalam  koperasi akan lebih mudah bagi pemerintah melakukan koordinasi untuk memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan," kata Puspayoga. 

Dia menegaskan suku bunga KUR 7% bagi peremajaan sawit dengan kredit hingga Rp25 juta tidak perlu agunan sedangkan KUR di atas Rp25 juta diperlukan sertifikat tanah.

Pada saat bersamaan, Menteri Puspayoga melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantia tentang pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha kecil menengah, petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Menko Perekonomian menegaskan  peremajaan sawit berbasis koperasi sangat diperlukan agar pengelolaannya terstandar. Sebab skema khusus ini hanya untuk petani pemilikan luas lahan maksimum 4 hektare, harus menggunakan benih bersertifikat, pengelolaan kebun sawit secara berkelanjutan sesuai standar ISPO dan pembelian sawit petani akan dilakukan oleh swasta atau BUMN.

KUR skema khusus peremajaan sawit diimplementasikan mulai 1 Januari 2018. KUR yang disetujui oleh bank penyalur tidak akan diberikan sekaligus, namun akan dicicil tiap bulan sesuai kebutuhan. Dengan demikian beban bunga yang ditanggung petani lebih ringan.

Luas lahan sawit Indonesia mencapai 11,9 juta hektar dengan luas kebun sawit rakyat 4,6 juta hektar. Saat ini kondisi kebun sawit rakyat sudah berumur lebih dari 25 tahun, umumnya menggunakan bibit yang tidak berkualitas sehingga produktivitasnya rendah, serta pengelolaan tidak memenuhi standar yang baik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jokowi, sawit, kredit usaha rakyat

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top