Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai dukungan atas pengoperasian SPBU yang menjual BBM oktan rendah RON 89 dapat mempermalukan pemerintah, karena bertentangan dengan tren penggunaan energi ramah lingkungan.
"Negara lain berjibaku untuk lolos Euro3 dan Euro 4, sementara Indonesia belum lolos dengan Euro 2 karena melanggengkan BBM RON rendah," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui rilisnya di Jakarta, Jumat.
Menurut Tulus, pengoperasian SPBU asing yang menjual BBM kualitas rendah tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan energi bersih serta energi baru dan terbarukan. Karena itu, target Indonesia untuk mengurangi produksi karbon hingga 26 persen pada 2030 hanya sebatas mimpi saja.
"Bagaimana mau mengurangi produksi karbon jika penggunaan bahan bakar kualitas rendah masih dominan. Dan mengapa pula Kementerian ESDM menyambut beroperasinya SPBU tersebut," kata Tulus.
Dia mengatakan, dukungan pemerintah terhadap SPBU itu justru memunculkan berbagai anomali. Pertama, karena penjualan BBM oktan rendah tidak sesuai peta jalan (roadmap) yang seharusnya mengurangi konsumsi dan distribusi BBM beroktan rendah.
"Bandingkan dengan Malaysia yang menjual BBM dengan RON paling rendah 95. Ini pemerintah malah mendukung SPBU baru yang menjual RON rendah. Ini namanya tidak konsisten dan langkah mundur," katanya.
Kalaupun RON yang dijual adalah 89, menurut Tulus, klaim tersebut harus diuji terlebih dahulu di laboratorium independen. "Namun, sekalipun mengantongi RON 89, tetap jauh dari standar Euro2," katanya.
Anomali selanjutnya, kata Tulus, SPBU itu menjual BBM oktan rendah di bawah harga pasar. Bisa saja hal tersebut merupakan teknik pemasaran untuk menggaet konsumen pada masa promosi. Kalau masa promosinya lewat, jelas Tulus, mereka bisa menjual dengan harga normal atau bahkan lebih mahal.
Dia juga mempertanyakan SPBU asing tersebut beroperasi di Jakarta yang pangsa pasarnya sangat besar. Seharusnya mereka didorong untuk beroperasi di daerah terpencil (remote), sejalan dengan kebijakan BBM Satu Harga. "Di daerah tersebut masyarakat jauh lebih membutuhkan karena masih minimnya infrastruktur SPBU," ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD Maluku Evert Kermite meminta pemerintah untuk menugaskan SPBU asing itu dalam mendukung program BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Maluku. Saat ini masih banyak wilayah di Maluku yang belum tersentuh program tersebut.
Menurut Evert, dorongan pemerintah kepada SPBU itu akan besar manfaatnya bagi masyarakat Maluku karena dengan harga BBM yang masih tinggi, membuat biaya hidup juga membengkak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
