Kawat Baja : Pemerintah Perlu Harmonisasi Tarif

Pengolah wire rod menyarankan pemerintah mengharmonisasi tarif bea masuk yang bertingkat dari produk baja hulu sampai ke baja hilir.
N. Nuriman Jayabuana | 19 November 2017 16:50 WIB
Kawat baja - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA—Pengolah wire rod menyarankan pemerintah mengharmonisasi tarif bea masuk yang bertingkat dari produk baja hulu sampai ke baja hilir.

Wakil Ketua Gabungan Industri Produk Kawat Baja Indonesia Sindu Prawira menyatakan tarif impor baja yang berlaku sekadar memudahkan impor barang jadi.

“Pemerintah perlu membuat agar tarif impor produk baja hilir jauh lebih tinggi daripada yang di hulu. Tujuannya agar menahan laju impor barang jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/11).

Sindu menyatakan produk hilir pengolahan baja seperti mur, baut, paku, sekrup kebutuhan sektor konstruksi dan otomotif bebas tarif bea masuk. Akibatnya, pasar dalam negeri terbanjiri produk hilir impor.

“Memang ironis, karena kan paling tidak mestinya dipasang 20%—25% supaya kita bisa bersaing dengan impor,” ujarnya.

Sebaliknya, pabrikan sulit memperoleh bahan baku lantaran wire rod justru terkena bea masuk yang relatif tinggi, yaitu sebesar 15%. Padahal menurutnya, ketersediaan dan kualitas pasokan wire rod di dalam negeri pun sangat terbatas.

“Akibatnya, kalau mengimpor bahan baku mahal. Dan sebenarnya wire rod spesifikasi tertentu belum bisa diproduksi di dalam negeri, jadi mesti impor,” ujarnya.

Dalam setahun terakhir, pabrikan pengolah wire rod mulai menurunkan volume impor bahan baku. Menurutnya, pembelian bahan baku impor sampai kuartal ketiga tahun ini rata-rata hanya sebanyak 35.000 ton per bulan.

Pada tahun lalu, volume impor wire rod rata-rata mendekati 60.000 ton per bulan.

Dengan situai seperti itu, pabrikan terdorong untuk menurunkan angka produksi. Industri pengolah kawat baja di seluruh Indonesia memiliki kapasitas sebesar 2,5 juta ton. Hanya saja, utilisasi pabrikan hanya sekitar 40%—50% dalam setahun terakhir.

“Dari yang biasanya dulu utilisasi 60%—70% sekarang hanya tinggal sekitar 40%. Apa yang kami buat sulit bersaing dengan impor produk jadi,” ujarnya.

Sindu berharap pemerintah dapat menjamin kemudahan impor bahan baku dan memperketat impor produk jadi. Salah satunya dapat dilakukan dengan menata ulang tarif impor baja dari hulu sampai hilir.

“Pemerintah perlu memperhatikan industri secara menyeluruh. Jangan hanya mengakomodasi satu tertentu saja tapi mengorbankan sektor lainnya,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (the Indonesian Iron and Steel Industries Association/IISIA) Hidayat Triseputro menyatakan sudah mengusulkan pemerintah untuk menata ulang tarif bea masuk pada impor baja. Menurutnya, penetapan tarif mestinya dibuat secara bertingkat sejak hulu sampai ke hilir.

“Usulan yang kita sampaikan mestinya tarif dibuat gradual dari hulu sampai hilir. Jangan malah hilir yang mestinya dipasang tinggi dikasih 0%,” ujarnya.

Menurutnya, produk hilir perlu memperoleh safeguard untuk mengendalikan produk impor jadi. Sebab tanpa adanya hambatan impor pada produk hilir, pengenaan tarif pada sektor hulu menjadi tidak berarti. “Akhirnya nanti pasar kita yang semakin sulit terkendali karena banjir impor,” ujarnya.

Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan salah satu persoalan industri baja merupakan ketidakseimbangan permintaan dengan pasokan domestik.

Penyebab ketidakseimbangan tersebut meliputi berbagai faktor. Salah satunya lantaran lebih banyak pelaku industri yang bergerak pada sektor hilir ketimbang hulunya.

“Industri baja itu profit-nya ada di hilir. Kalau di luar negeri itu enggak ada industri baja yang berdiri sendiri sendiri, pasti integrasi dari hulu sampai ke hilir,” ujarnya.

Tag : baja
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top