Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Harus Matangkan Pilihan Revitalisasi Jalur Kereta Jakarta - Surabaya

Masyarakat Transportasi Indonesia menilai pemerintah sebaiknya mematangkan satu pilihan dan melihat kebutuhan dalam jangka panjang dalam merevitalisasi jalur kereta api di utara Pulau Jawa rute Jakarta-Surabaya.
Bantalan jalur kereta api. /Bisnis.com
Bantalan jalur kereta api. /Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia menilai pemerintah sebaiknya mematangkan satu pilihan dan melihat kebutuhan dalam jangka panjang dalam merevitalisasi jalur kereta api di utara Pulau Jawa rute Jakarta-Surabaya.

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengungkapkan, rel baru khusus untuk rangkaian kereta api dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer per jam dapat memperlancar perjalanan dan mempersingkat waktu tempuh moda transportasi berbasis rel itu.

Sementara itu, frekuensi perjalanan kereta api penumpang dan barang yang ada saat ini bisa dioptimalkan dengan rel yang terpisah.

“Di jalur baru,  KA kecepatan sedang bisa punya jalur ‘eksklusif’, sehingga bisa memperlancar perjalanan dan menyingkat waktu tempuh,” kata Aditya, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Hanya saja, dia menjelaskan, pembangunan rel baru tersebut akan menelan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan mengubah rel lama dalam proyek revitalisasi jalur kereta api di utara Pulau Jawa rute Jakarta-Surabaya.

Tidak hanya itu, dia menambahkan, pemerintah akan mendapatkan dua masalah jika membangun rel baru di samping yang sudah ada. Pertama, pemerintah perlu melakukan pembahasan lahan dan tidak yakin ruang atau lahan yang ada cukup untuk dibangun rel baru tersebut.

Kedua, pembangunan rel baru yang bersisian dengan yang sudah ada tetap perlu menghilangkan pelintasan sebidang. Kondisi tersebut, paparnya tentu akan menambah biaya.

Dia mengingatkan, pemerintah harus memastikan bahwa rel baru khusus kereta api dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer per jam tersebut dapat digunakan jika pemerintah ingin mengubahnya menjadi kereta api cepat. “Sehingga tidak mubazir karena harus membangun jalur baru lagi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yudi Supriyanto
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper