Bisnis.com, BADUNG - Penggunaan benih asalan membuat produktivitas perkebunan rakyat rendah. Kondisi itu terjadi karena pertambahan luas perkebunan rakyat tidak diimbangi oleh kemitraan antara petani dengan perusahaan.
Data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyebutkan luas perkebunan rakyat mencapai 4,7 juta hektare, terdiri atas 1 juta ha milik petani plasma dan 3,7 juta ha milik petani swadaya. Dari luas itu, petani memproduksi 11 juta ton CPO atau menyumbang 30% terhadap produksi nasional.
Wakil Sekjen Apkasindo Rino Afrino mengatakan penggunaan bibit tidak unggul (illegitim seeds) oleh petani swadaya itu umumnya dilatarbelakangi oleh tidak adanya pendampingan dari perusahaan.
Berdasarkan data terakhir Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, produktivitas perkebunan sawit rakyat 3,1 ton CPO per ha per tahun, versus perkebunan negara 3,8 ton per ha per tahun dan perkebunan swasta 3,9 ton per ha per tahun.
"Pokoknya mereka [petani swadaya] cari [bibit] murah, cari cepat, pokoknya berbuah. Begitu sudah berbuah, baru kelihatan tidak optimum," katanya di sela-sela International Palm Oil Conference (IPOC) 2017 di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11/2017).
Pada saat yang sama, petani tidak mengelola kebun dengan benar, mulai dari perawatan tanaman, pemupukan, hingga pemanenan. Mereka, misalnya, tidak tahu cara membersihkan gawangan atau memotong pelepah dengan benar. Saat panen pun, petani tidak memiliki pengetahuan apakah buah benar-benar matang.
Penyebab berikutnya, peremajaan kebun yang terlambat. Seperti diketahui, pemerintah baru meremajakan kebun petani 13 Oktober, itu pun dengan luas hanya sekitar 4.000 ha.
"Ini tidak signifikan dengan kebutuhan kebun sawit kita yang kalau kami lihat lebih dari 1 juta ha umurnya di atas 25 tahun. Bahkan di tempat saya, di Riau, saja 68.000 ha di atas 25 tahun. Belum lagi yang tidak produktif karena menggunakan benih yang tidak baik," ungkap Rino.
Di sisi lain, kelembagaan petani belum kuat karena belum menyatu dalam koperasi atau kelompok petani. Akibatnya, akses terhadap perbankan untuk permodalan dan akses terhadap Badan Pertanahan Nasional untuk legalitas lahan, terbatas.
"Kuncinya, penyelesaiannya adalah pendampingan, ada pihak-pihak yang selalu mengawal, ada kemitraan. Kemitraan itu wajib sesuai dengan UU Perkebunan. Perusahaan dan pekebun harus bermitra," ujar Rino.
Apkasindo memperkirakan produksi CPO dari perkebunan rakyat meningkat 20% tahun depan jika ditopang oleh pemupukan yang benar dan replanting berjalan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
